Panelis Debat Pilkada Luwu Abdi Akbar Akan Sorot Keterlibatan Masyarakat Adat dalam Pembangunan

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU — Direktur Perluasan Politik Masyarakat Adat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdi Akbar, akan menjadi panelis dalam debat pertama Pilkada Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Dalam debat tersebut, Abdi akan mengulas pemahaman ketiga kandidat pasangan calon mengenai masyarakat adat yang berjumlah ratusan di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan data dari PD AMAN Tana Luwu, terdapat sekitar 144 kelompok masyarakat adat yang telah bergabung, dan jumlah ini berpotensi bertambah, mengingat masih ada kelompok masyarakat adat di luar PD AMAN.

Abdi menjelaskan bahwa Luwu merupakan daerah yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk pengakuan masyarakat adat. 

"Luwu termasuk daerah yang telah mengeluarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Namun, Perda tersebut belum pernah diimplementasikan dan perlu dijalankan," ungkapnya, Senin (28/10/2024).

Menurut Abdi, salah satu isu yang mencuat dari ratusan kelompok masyarakat adat di Luwu adalah konflik agraria. 

"Di Luwu terdapat beberapa masyarakat adat, termasuk yang tergabung dalam AMAN, dari Kecamatan Larompong, Bajo Barat, Latimojong, Bastem hingga Walmas. Sebagian besar berada di dataran tinggi, lembah, dan beberapa di pesisir. Isu agraria sangat penting di Luwu," tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa kelompok masyarakat adat seringkali menjadi korban dari proyek pembangunan  yang berlangsung di daerah mereka. 

Baca juga: Ketua DPRD Luwu Bakal Pakai Toyota Fortuner VRZ Harga Rp737 Juta, Wakil Ketua Innova

"Hal ini perlu dibahas, terutama setelah Luwu baru-baru ini dilanda bencana. Penting bagi para calon untuk mengutamakan mitigasi bencana, yang seharusnya menjadi agenda prioritas, terutama di kawasan Luwu Raya," tegasnya.

Abdi menjelaskan, topologi wilayah Luwu, yang memiliki pusat pemerintahan dan ekonomi di area hilir dekat sungai besar, memerlukan perhatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. 

"Pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam perumusan kebijakan pembangunan. Masyarakat adat di Luwu memiliki potensi untuk mengelola dan mengembangkan wilayah mereka secara berkelanjutan," terangnya.

Baca juga: Bocoran Nama 6 Panelis Debat Pertama Pilkada Luwu Sulsel, Rektor hingga Aktivis

Ia menegaskan pentingnya mitigasi bencana dalam setiap kebijakan pembangunan. 

"Mitigasi bencana bukan hanya saat terjadi bencana baru datang dengan bantuan, tetapi juga dalam perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Biaya pemulihan bencana jauh lebih mahal," katanya.

"Saat bencana terjadi, semua masyarakat, termasuk masyarakat adat, menjadi korban. Kerugian dari sawah yang terendam dapat mencapai ratusan miliar, berdampak pada ekonomi kabupaten, terutama mengingat mayoritas masyarakat adalah petani dan pekebun," tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Luwu, Suherman, mengungkapkan bahwa menjelang debat pertama, para panelis akan melakukan pemantapan.