Kapolda: Pilgub Sulsel Rawan Ricuh

TRIBUN-TIMUR.COM - Daerah yang calon kepala daerahnya bertarung satu lawan satu, berpotensi terjadi kericuhan. Salah satunya adalah Pemilihan Gubernur Sulsel.

Pemilihan Gubernur Sulsel mempertemukan dua pasangan kandidat. Petahana Andi Sudirman Sulaiman yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, berhadapan dengan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang berpasangan dengan Azhar Arsyad. 

Kedua pasangan ini masing-masing memiliki basis massa yang kuat.

Sebagai petahana Andi Sudirman Sulaiman punya basis massa yang kuat di beberapa daerah seperti Bone, Toraja, Sidrap, dan beberapa daerah lainnya di Sulsel.

Sementara Danny Pomanto yang merupakan Wali Kota Makassar dua periode, jelas mengandalkan kekuatan dari Kota Makassar.

Baca juga: Ramai Skincare Berbahaya di Makassar, Kapolda Sulsel: Emas Saja Sudah Tidak Pakai Merkuri

Maros, Gowa, Pinrang, dan Takalar juga jadi daerah yang diyakini jadi kantong pasangan yang diusung, PDIP, PPP, dan PKB ini. 

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono, saat bertandang ke redaksi Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Kamis (24/10) siang mengatakan, daerah-daerah yang calon kepala daerahnya satu lawan satu, tentu memiliki basis massa yang kuat. 

Sehingga rawan terjadi gesekan karena semuanya ingin memenangkan pertarungan. 

Kapolda Sulsel disambut Pimpinan Umum Tribun Timur, Andi Suruji, Pemred Nur Thamzil Thahir, Wapemred Ronald Ngantung dan Manajer Online, Mansur Amirullah.

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi Irjen Pol Yudhiawan Wibisono setelah dilantik menjadi Kapolda Sulsel 20 September 2024 lalu.

Yudhiawan menggantikan Irjen Pol Andi Rian Djajadi yang dimutasi ke Polda Sumatera Selatan.

Menurut Yudhiawan, ada sembilan daerah di Sulsel yang masuk dalam kategori rawan saat Pilkada serentak nanti. 

Kesembilan daerah itu yakni, Pinrang, Bulukumba, Takalar, Luwu, Maros, Palopo, Barru, Wajo, dan Pangkajene Kepulauan (Pangkep).

Pernyataan ini senada dengan pernyataan Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad beberapa waktu lalu.

Saiful mengutip Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) secara nasional yang menempatkan Sulsel dalam lima besar provinsi dengan kategori rawan tinggi di Pilkada Serentak 20204. 

Sulsel berada di posisi empat dalam kategori rawan tinggi. Nomor urut pertama Nusa Tenggara Timur, disusul Kalimantan Timur (Kaltim) dan Jawa Timur (Jatim). Sedangkan Sulawesi Tengah (Sulteng) berada di posisi kelima rawan tinggi.

Ada empat indikator yang dinilai dalam menentukan tingkat kerawanan. Yakni indikator sosial politik, pencalonan, kampanye dan pungut hitung.

Dalam konteks sosial politik, berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dalam konteks sosial.

Misalnya ada penyelenggara kena sanksi etik, baik penyelenggara permanen maupun adhoc. Begitu juga dengan peristiwa intimidasi atau ancaman selama pemilu, termasuk kekerasan yang mungkin terjadi.

Sedangkan untuk indikator pencalonan berkaitan dengan adanya petahana yang maju kembali di pilkada. Termasuk adanya kerabat petahana yang maju.

"Ini bisa berdampak terkait netralitas termasuk adanya calon yang mungkin dari ASN, TNI Polri, pejabat yang menjadi calon. Belum tentu terjadi tetapi ada potensi terjadi hal demikian," kata Saiful.

Masa kampanye juga menjadi indikator kerawanan. Kerawanan yang kerap terjadi yakni netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara.

Termasuk kemungkinan adanya ancaman dan hasutan saat kampanye.

Sementara dari aspek sosial politik Sulsel berada di peringkat ketiga. Sementara di kategori ini, Aceh peringkat pertama disusul DKI Jakarta dan NTT.

Sedangkan Sulawesi Tenggara berada di peringkat 5. Sedangkan pada aspek tahapan pungut hitung, Sulsel berada di peringkat 21 dari 34 provinsi.

Irjen Pol Yudhiawan menambahkan, untuk mengantisipasi kerawanan saat Pilkada nanti, Polda Sulsel menyiapkan 12 ribu lebih personel.

Termasuk 96 orang untuk pengamanan pasangan calon dan ketua KPU serta Bawaslu.

Jaga Kedamaian

Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjaga kedamaian dan keamanan selama masa kampanye hingga Pilkada 2024.

“Yang pertama saya ingin sampaikan damai itu mahal. Itu yang pertama diingat. Karena mahalnya itu maka harus kita jaga,” ujarnya di Hotel Claro pada Kamis (24/10).

Ia mengatakan untuk menjaga kedamaian tersebut, maka yang terlibat dalam kontestasi atau ikut dalam kontestasi Pilkada dapat menjadi role model bagi seluruh pendukungnya.

“Karena tidak ada gunanya menang kalau terjadi kerusuhan berkepanjangan. Tentu mereka tidak bisa bekerja,” tegasnya.

Jufri Rahman menuturkan, bahwa damai harus menjadi tujuan bagi seluruh orang. Dan upaya untuk mewujudkan hal tersebut tidak boleh dilukai oleh hal-hal yang tidak perlu.

Ia menegaskan jika kontestasi politik itu hanya satu hari. Namun, dampak apabila terjadi sesuatu akan berakibat panjang.

“Saya selalu katakan bahwa, Pilkada 1 hari, pertemanan itu selamanya,” ucapnya.

Ia menuturkan, dalam setiap kontestasi politik lokal maupun nasional, Sulsel berdasarkan aparat keamanan dimasukkan dalam zona merah.

Namun, memasuki 10 hari kedua masa kampanye, Jufri Rahman mengaku, tidak ada riak yang berarti.

Hal tersebut, kata Jufri, karena seluruh elemen bangsa serta masyarakat menyadari mereka memiliki tanggungjawab untuk menjaga agar suasana damai tetap terjaga.

Lebih lanjut ia menjelaskan, kedamaian itu juga bisa terjaga karena adanya kesadaran diantara para peserta pesta pilkada untuk menjaga pendukungnya, untuk tidak membuat sesuatu yang bisa mengganggu keamanan.

“Aparat keamanan juga siap, Insya Allah berkat doa kita semua dan berkat para tokoh selama ini yang memberi contoh baik, jadi role model dari seluruh orang-orang sekitarnya, sehingga kondisi kita sampai saat ini alhamdulillah masih aman-aman saja,” tutupnya.