Profil 3 Menteri Pendidikan Kabinet Prabowo Subianto Gantikan Nadiem Makarim

TRIBUN-TIMUR.COM - Inilah profil tiga menteri bidang pendidikan baru untuk menggantikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

Prabowo menunjuk tiga menteri bidang pendidikan untuk menggantikan posisi Nadiem Makarim yang masa jabatannya telah selesai.

Mereka yakni Prof. Dr. Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan.

"Prof. Dr. Abdul Mu'ti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fadli Zon Menteri Kebudayaan," kata Prabowo dikutip Kompas.com dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/10/2024). 

Tiga menteri bidang pendidikan pada Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka atau Kabinet Merah Putih bersama puluhan menteri lainnya dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) pagi.

Para menteri bidang pendidikan ini juga didampingi oleh masing-masing wakil menteri antara lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat yang merupakan Guru Besar Hukum Internasional Unpad (Universitas Padjadjaran).

Prabowo juga menunjuk Fajar Riza Ulhaq sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Fajar pernah menjadi Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Muhadjir Effendy dan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara era Pratikno.

Mantan Danjen Kopassus itu, juga menunjuk dua Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yakni Prof. Fauzan yang merupakan mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Prof. Stella Christie yang merupakan Guru Besar Tsinghua University China.

Sementara untuk posisi Wakil Menteri Kebudayaan, Prabowo menunjuk Anggota Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha.

1. Profil Prof. Dr. Abdul Mu'ti

Prof. Dr. Abdul Mu'ti ditunjuk jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dilansir Tribun-Timur.com dari muhammadiyah.or.id,  Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed adalah Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2027.

Abdul Mu’ti dilahirkan di Kudus, 2 September 1968.

Dia menamatkan pendidikan dasarnya di Kudus, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum (tamat 1980), Madrasah Tsanawiyah Negeri (tamat 1983), Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial di Kudus (tamat 1986).

Selanjutnya gelar sarjana S-1 diperoleh di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1991.

Jenjang selanjutnya, S-2 diraih dari School of Education, Flinders University of South Australia (Adelaide, 1997).

Short Course on Governance and Shariah the University of Birmingham (Birmingham, UK, 2005), dan pendidikan S-3 ditempuh di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2008).

Selanjutnya bekerja sebagai dosen IAIN Walisongo sejak 1993 dan merupakan salah satu Advisor di The British Council London sejak 2006.

Abdul Mu’ti tercatat sebagai anggota Muhammadiyah sejak 1994 dengan nomor baku Muhammadiyah 750.178.

Kiprahnya di Muhammadiyah dimulai dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di IAIN Walisongo tahun 1987.

Ketua Pimpinan Cabang IMM Semarang (1991-1992) dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Tengah (1993- 1994).

Sepulang dari Australia, Mu’ti terpilih sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah (1998-2002).

Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (2000-2002), dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2002-2006).

Karirnya di Persyarikatan kemudian berlanjut pada tahun 2005-2010 Mu’ti ditunjuk menjadi Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010.

Kemudian Abdul Mu’ti terpilih sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah (2010-2015).

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015, Mu’ti ditunjuk sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode 2015-2020 ditambah 2020-2022, jabatan itu kembali diamanahkan kepada Mu’ti pada Muktamar ke-48 di Surakarta untuk periode kepemimpinan 2022-2027.

Disamping aktif di Muhammadiyah, Mu’ti juga menjadi Direktur Eksekutif Centre for Dialog and Cooperation among Civilisation (CDCC) dan tahun 2005 menjadi penasehat The British Council, Inggris. Abdul Mu’ti tercatat sebagai orang Asia pertama yang menjabat sebagai Direktur di CDCC.

Selain itu Abdul Mu’ti juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) periode 2005-2010. Pernah juga menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat, dan Wakil Sekretaris tim Penanggulangan Terorisme.

Tahun 2007 Mu’ti bersama para tokoh agama di Indonesia menjadi delegasi pemerintah Indonesia untuk kampanye perdamaian di Amerika Serikat.

Tahun itu juga, Ia menjadi salah satu anggota Indonesia-United Kingdom Islamic Advisory Group (IUIAG) yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dan Inggris.

Muti adalah alumni pertama program Indonesia-Australia Young Muslim Leaders Exchange Program yang pertama kali dirintis tahun 2002. Tahun 2005, Ia mengikuti International Visitor Leadership Program di Amerika Serikat. Sebagai penghargaan atas prestasinya di dalam kegiatan internasional dan persahabatan antar bangsa, tahun 2008.

Abdul Mu’ti juga mendapat penghargaan Australian Alumni Award kategori Inspiration Award.

Pemikiran-pemikiran Abdul Mu’ti termuat dalam buku-buku yang telah diterbitkan antara lain:

Deformalisasi Islam: Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas (2004); Kristen Muhammadiyah: Konvergensi Muslim dan Kristen Dalam Pendidikan (2009); Inkulturasi Islam: Menyemai Keadilan, Persaudaraan dan Emansipasi Kemanusiaan (2009); Islam in Indonesia: A to Z Basic Reference (Editor bersama Umar Hadi, 2009); Inkulturasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan, dan Emansipasi Kemanusiaan (2009).

Abdul Mu’ti juga dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Pendidikan Agama Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengukuhan tersebut dilaksanakan pada 2 September 2020.

*Sumber: MPI PP Muhammadiyah, Ensiklopedi Muhammadiyah 2.0: Membangun Indonesia Berkemajuan, Yogyakarta: Gramasurya (2022).

2. Profil  Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro

Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Kudus, Jawa Tengah, 5 Januari 1956.

Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dalam Kabinet Merah Putih.

Diketahui, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dibentuk dibentuk pada 20 Oktober 2024.

Satryo Soemantri Brodjonegoro dilantik bersama menteri lainnya pada 21 Oktober 2024.

Satryo Soemantri dikenal sebagai salah satu dosen di Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung.

Riwayat Hidup

Dilansir dari Wikipedia, setelah meraih gelar Ph.D di bidang teknik mesin dari University of California, Berkeley, USA tahun 1985, Satryo Soemantri Brodjonegoro bergabung di ITB.

Sebagai ilmuwan, tulisan ilmiah Satryo Soemantri Brodjonegoro mencapai lebih dari 99 publikasi.

Pengalamannya di bidang pendidikan tinggi antara lain dalam hal reformasi dan pembaharuan untuk peningkatan mutu agar mampu berdaya saing.

Pada tahun 1992, ia dipilih sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan, proses ini diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Di bawah kepemimpinannya, pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia dimulai pada Desember 2000 saat institusi pendidikan tinggi yang besar diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Sebagai Direktur Jendral Pendidikan Tinggi atau yang disebut pula Dirjen Dikti, Ia menghadapi banyak dilema di dunia pendidikan Indonesia.

Salah satu ujian terberat yang dihadapi Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi di dalam dunia kerja yang dinilai kurang kompeten. 

Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak putra putri Indonesia yang bersekolah di luar negeri dan bahkan mengabdikan dirinya di luar negeri pula.

Keadaan ini membuat kualitas sumber daya manusia di mata internasional juga tidak begitu baik.

Banyak negara di luar sana yang menilai bahwa Indonesia mempunyai kualitas tenaga kerja di bawah rata-rata. Bahkan generasi muda Indonesia memandang sebelah mata.

Mereka lebih memilih bekerja untuk negara lain karena mereka menilai bahwa negara lain lebih menghargai kemampuan mereka dengan harga yang lebih tinggi.

Di sisi lain dari masalah yang muncul dalam masa jabatannya sebagai Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Ia tidak berhenti berkarya.

Satryo Soemantri Brodjonegoro bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanudin di Gowa.

Saat ini Satryo aktif sebagai dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang dan ITB.

Penghargaan

- Medali Ganesha Bakti Cendekia Utama dari ITB (Maret 2010)

- Bintang tanda jasa The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon dari Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia (3 November 2016).

3. Fadli Zon

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon ditunjuk menjadi Menteri Kebudayaan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Kebudayaan merupakan pecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Sebelum berkiprah bersama Partai Gerindra, Fadli Zon adalah mantan aktivis. Dia juga aktif dalam berbagai organisasi politik di kampus.

Lantas, bagaimana rekam jejak pria kelahiran 1 Juni 1971 ini?

Sikap kritis Fadli Zon terbangun sejak kuliah. Dia pernah menjadi Ketua Biro Pendidikan Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) periode 1992-1993, Sekretaris Umum Senat Mahasiswa FSUI pada 1993, Ketua Komisi Hubungan Luar Senat Mahasiswa UI pada 1993-1994.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Fadli Zon juga aktif dalam kehidupan politik kampus dengan memimpin berbagai demonstrasi dan menghidupkan kelompok-kelompok studi di dalam kampus UI era awal 1990-an.

Di luar kampus, dia pernah menjadi Sekretaris Jenderal dan Presiden Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) pada 1993-1995.

Kemudian pengurus pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1996-1999, pengurus pusat Gerakan Pemuda Islam (1996-1999) dan anggota Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) sejak 1996.

Baca juga: Fadli Zon Ditunjuk Jadi Menteri Kebudayaan Kabinet Merah Putih

Tak hanya kritis, Fadli Zon juga memiliki prestasi di bidang akademik. Dia terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mapres) I Universitas Indonesia dan Mahasiswa Berprestasi III tingkat Nasional pada 1994.

Kemudian, dia juga memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam ASEAN Varsities Debate IV tahun 1994 di Malaysia.

Sebelum akhirnya melanjutkan pendidikannya di FSUI yang kini Fakultas Ilmu Budaya (FIB UI), Fadli Zon tercatat mendapat beasiswa dari AFS (American Field Service) ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat dan lulus dengan predikat summa cumlaude.

Dia lantas meraih gelar Master of Science (M.Sc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris.

Pada tahun 2016, Fadli Zon meraih gelar doktoral dari Departemen Sejarah FIB UI.

Baca juga: Latar Belakang Pendidikan Fadli Zon, Ditunjuk Prabowo Jadi Menteri Kebudayaan

Dalam dunia politik, Fadli Zon tercatat menjadi anggota MPR RI periode 1997-1999.

Kemudian, bersama Partai Gerindra, Fadli Zon lolos ke Senayan menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019.

Pada periode ini, Fadli Zon terpilih menjadi Wakil Ketua DPR RI. Dia juga dua kali menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, yakni pada 2015-2016 dan 2017-2018.

Dikutip dari laman fraksigerindra.id, Fadli Zon kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019. Dia pun dillantik menjadi Ketua Panitia Kerja Sama Antar Parlemen DPR periode 2019-2024.

Sementara itu, di internal Partai Gerindra, Fadli Zon menjabat Sebagai Wakil Ketua DPP Gerindra sejak 2008 sampai 2025 mendatang.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Fadli Zon memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 34.933.909.613, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 10 September 2024, untuk laporan periodik 2023.

Fadli Zon tercatat melaporkan kepemilikan 62 bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Bogor dan Depok, Jawa Barat, serta yang lainnya tersebar di Kota Tanah Datar, Bandung, Kota Lima Puluh Kota, Jakarta Pusat, Serang, Jakarta Timur, dan Tangerang yang disebut bersumber dari hasil sendiri, serta sebidang tanah dan bangunan di Balikpapan dari hibah tanpa akta senilai total Rp 17.744.175.498.

Kemudian, 10 unit mobil dan sepeda motor, dengan rincian:

1. Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 dari hasil sendiri senilai Rp 200.000.000
2. Range Rover Evoque jeep tahun 2013 dari hasil sendiri senilai Rp 400.000.000
3. Toyota Vellfire tahun 2013 hibah dengan akta senilai Rp 290.000.000
4. Daihatsu Gran Max tahun 2010 dari hasil sendiri senilai Rp 65.000.000
5. Toyota Hilux tahun 2013 dari hasil sendiri senilai Rp 225.000.000
6. Toyota Crown Roy tahun 2009 dari hasil sendiri senilai Rp 56.250.000
7. Motor Honda Beat tahun 2011 dari hasil sendiri senilai Rp 7.000.000
8. Motor Honda tahun 1997 dari hasil sendiri senilai Rp 1.000.000
9. Motor Suzuki Smash tahun 2005 dari hasil sendiri senilai Rp 1.000.000
10. Motor Honda Karisma tahun 2003 dari hasil sendiri senilai Rp 1.000.000.

Selanjutnya, dalam LHKPN, Fadli Zon melaporkan harta bergerak lainnya sebesar Rp 9.000.000.000. surat berharga senilai Rp 6.450.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 5.961.484.115.

Fadli Zon juga tercatat melaporkan kepemilikan utang sebesar Rp 5.468.000.000 sehingga total harta kekayaannya mencapai Rp 34.933.909.613. (Kompas.com/ Sania Mashabi, Ayunda Pininta Kasih/ Novianti Setuningsih Penulis) (Tribun-Timur.com/ Sakinah Sudin)