Appi-Aliyah Jadi Sasaran Kampanye Hitam, Tim Hukum Mulia Lapor ke Bawaslu Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), resmi melapor ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar, Jl Letjen Hertasning, Makassar, Kamis (24/10/2024) 

Mereka mendatangi Kantor Bawaslu Makassar untuk melaporkan serangan black campaign atau kampanye hitam, yang dialami oleh Appi.

Tim hukum ini menegaskan bahwa tindakan tersebut merugikan reputasi dan elektabilitas kandidat mereka.

Kedatangan tim hukum MULIA ke Bawaslu ini merupakan respons terhadap penyebaran video dengan informasi yang tidak akurat di berbagai platform, termasuk WhatsApp dan media sosial. 

Dalam laporan tersebut, mereka mengungkapkan bahwa video berdurasi 1 menit 32 detik itu memuat konten yang dianggap bohong dan berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kuasa Hukum MULIA, Juhardi Joe, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis terhadap konten video yang beredar.

Terlebih Juhardi Joe menemukan sejumlah kejanggalan yang jelas bertentangan dengan regulasi yang ada. 

Menurutnya, serangan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendiskreditkan kandidat mereka menjelang pemilihan.

“Kami melaporkan dua orang yang terlibat dalam penyebaran video fitnah ini. Namun, untuk saat ini kami belum dapat mengungkapkan identitas pelaku," tegas Juhardi.

Baca juga: Hasil Survei Appi-Aliyah Unggul Jauh, Jubir MULIA: Ini Cara Demokrasi, Bukan Monarki Terselubung

Ia menambahkan bahwa pelaku yang terlibat dalam penyebaran konten tersebut akan dimintai klarifikasi oleh penyidik Bawaslu.

Juhardi menegaskan bahwa laporan ini bukan hanya sekadar langkah hukum, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat dalam praktik black campaign. 

Menurut dia, penyebaran informasi yang tidak benar sangat merugikan bukan hanya bagi Paslon MULIA.

Namun juga bagi masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang akurat.

Dengan adanya laporan ini, Juhardi berharap tidak ada lagi oknum yang berani menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak citra dan reputasi kandidat. 

"Jika kami menemukan lagi, kami akan kembali melapor,” tambahnya.