Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPP Terbitkan SK Ganda Pimpinan DPRD Luwu, Akademisi Unanda: Preseden Buruk Bagi Golkar

Pasalnya dua kader Partai Golkar  Luwu, Sulawesi Selatan, saling klaim Surat Keputusan (SK) rekomendasi menjadi pimpinan DPRD

Penulis: Muh. Sauki Maulana | Editor: Sudirman
Ist
Akademisi Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Syahiruddin Syah 

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU - Polemik terjadi di internal Partai Golkar.

Pasalnya dua kader Partai Golkar  Luwu, Sulawesi Selatan, saling klaim Surat Keputusan (SK) rekomendasi pimpinan DPRD.

Mereka anggota DPRD Luwu terpilih dari Dapil 1 yakni Sul Arrahman dan Zulkifli.

Namun DPD I Golkar Sulsel mengonfirmasi kebenaran SK rekomendasi yang diserahkan ke Zulkifli.

"Benar jadi yang diberikan SK pimpinan DPRD Luwu adalah Zulkifli. SK-nya di tanda tangan langsung Ketum Bahlil dan Sekjend Sarmuji," jelas Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi DPD I Golkar Sulsel Zulham Arief saat dikonfirmasi, Rabu (23/10/2024).

Kata Zulham, DPD I Golkar Sulsel, hanya menerima satu SK penunjukan pimpinan DPRD Luwu atas nama Zulkifli.

"Jadi yang masuk ke kami DPD I Golkar Sulsel hanya atas nama Zulkifli. Berarti yang sah secara kelembagaan punya Zulkifli," akunya.

Menurut Zulham, sebelum memilih kader yang pantas, DPP Golkar menilai dari beberapa parameter.

Sementara Akademisi Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Syahiruddin Syah mengaku, adanya ketidakjelasan penerima mandat pimpinan DPRD menjadi preseden buruk bagi partai sekelas Golkar.

"Ini preseden buruk bagi partai Golkar. Kalau demikian maka Golkar Luwu harus bersurat kembali meminta kepastian siapa yang harus menduduki posisi pimpinan. Dan kalau perlu harus dikawal dan memohon penjelasan agar tidak terjadi lagi penerbitan SK dua kali," jelasnya, Rabu (23/10/2024).

Apalagi, posisi Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia kini sedang fokus mengemban amanah baru sebagai menteri di Kabinat Merah Putih yang dibentuk Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Yang perlu dipertanyakan para pembantunya atau para tenaga administrasinya. Kenapa sampai terjadi  seperti ini," tandasnya.

Kata Syahiruddin, Partai Golkar memiliki parameter yang jelas sebelum memercayakan kadernya mengemban amanah.

"Di Golkar biasanya melihat Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT). Inilah yang diprioritaskan. Namun sekarang, hampir semua partai sudah tidak lagi melakukan pengkaderan seperti di zaman saya aktif di partai," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris DPD II Golkar Luwu, Muh Husby Tory menerangkan, pihaknya sudah menerima konfirmasi dari elit partai terkait nama yang terpilih.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved