3 'Blunder' Menteri Prabowo Subianto Jadi Sorotan Publik, Ada Disorot Mahfud MD eks Menko Polhukam

Yandri juga telah memberikan tanggapannya atas hal ini dan mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD atas kritikannya.

"Terimakasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengeritik itu dan tidak akan kita ulangi lagi," kata Yandri, dalam keterangannya.

"Itu bisa kita koreksi nanti, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, tidak dibelokkan," kata Yandri kepada wartawan usai acara di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, dikutip dari Kompas.com.

Yandri yang juga Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan tidak akan mengulangi membuat surat resmi yang dikeluarkan oleh kementerian untuk kegiatan pribadinya.

2 Yusri Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra menjabat sebagai  Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan.

Ia menjadi sorotan lantaran peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998 dianggapnya tidak masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menjawan pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, sebelum acara pelantikan menteri Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024)

"Enggak (pelanggaran HAM berat tragedi 1998)," kata Yusril, Senin.

Yursil juga mengatakan, tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menjelaskan, kekerasan yang masuk dalan pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.

Sekedar diketahui, tragedi 1998 telah disorot banyak pihak karena belum ada kejelasan penyelesaiannya.

Bahkan era pemerintahan Presiden ketujuh Indonesia Joko Widodo (Jokowi), KontraS mendesak melakukan penyelesaian kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998 secara berkeadilan, substantif, dan mengedepankan martabat korban

3 Natalius Pigai