Sarif-Qalby Kompak Tak Ambil Gaji 5 Tahun Jika Terpilih Bupati-Wakil Bupati Jeneponto Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, Muhammad Sarif dan Moch Noer Alim Qalby tidak akan mengambil gajinya jika terpilih di kontestasi Pilkada 2024.

Hal ini dikemukakan Muhammad Sarif dalam kampanye dialogisnya di Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/10/2024).

"Saya bersama Qalby akan membuat komitmen gaji saya setiap bulan selama lima tahun akan saya berikan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Muhammad Sarif dihadapan sekitar 500 orang warga.

Kehidupan Sarif-Qalby sudah sangat berkecukupan.

Karena itu, mengabdikan diri untuk membangun Jeneponto adalah tujuan utamanya.

Seluruh gaji paslon nomor urut 3 tersebut digunakan untuk hal positif seperti pemberdayaan masyarakat hingga membantu pembangunan infrastruktur publik.

"Tugas bupati dan wakil bupati hanya diberikan mandat oleh pemerintah pusat untuk mengelola anggaran untuk diberikan ke masyarakat, gunakan untuk membangun Jeneponto," terangnya.

Gaji Kepala Daerah

Setiap kepala daerah mendapatkan gaji dari negara setiap bulannya.

Gaji kepala daerah diatur dalam peraturan pemerintah yang hingga saat ini belum diubah.

Lantas, berapa gaji bupati dan wakil bupati sebenarnya?

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daearh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya, gaji bupati masih sama seperti 20 tahun lalu.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa gaji bupati adalah sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sedangkan gaji wakil bupati adalah sebesar Rp 1,8 juta per bulan.

Sekilas, angka tersebut terlihat kecil untuk seorang kepada daerah.