Dirjen Kebudayaan RI Bareng Aktivis Sulsel Kaji Isu Masyarakat Adat dan Kedaulatan Alam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Isu masyarakat adat dan kedaulatan alam menjadi perbincangan serius di Aula Kantor Kemenag Makassar, Minggu (13/10/2024) sore.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan RI menggandeng Jaringan Gusdurian Sulawesi Maluku Papua (Sulampua) melaksanakan diskusi publik

Temanya Kedaulatan Alam dalam Vernakularitas masyarakat adat Sulawesi Selatan.

Koordinator Wilayah Gusdurian Sulampua, Suaib A Prawono mengaku masalah lingkungan merupakan isu yang dihadapi dari masa ke masa.

"Soal isu lingkungan bukan isu baru bagi masyarakat lokal. Jauh sebelum sudah bicarakan soal isu lingkungan," jelas Suaib.

"Kita masuk era keserakahan dalam mengelola lingkungan. Bukan lagi pemansaaan global tapi pemanasan mendidih," lanjutnya.

Stafsus Dirjen Kebudayaan Lambertus Berto Tukan mengaku gerakan diskusi harus dimassifkan sebagai kajian penting dalam menjaga kelestarian alam.

Diriny menyebut kondisi lingkungan alam di Indonesia semakin kritis.

Padahal dalam kebudayaan lokal, disebutnya selalu ada solusi terhadap persoalan alam.

"Kebudayaan lokal kita memiliki banyak ritual, kearifan lokal bahwa manusia itu hidup dekat alam dan harmonis," jelasnya

Di momentum saat ini, Lambertus Berto Tukan mengaku sudah saatnya untuk mengkaji tentang masyarakat adat.

Hal itu menjadi penting sebab ada masa transisi kepemimpinan didepan mata.

Sehingga ide-ide tentang masyarakat adat dan lingkungan harus diteruskan ke pemimpin selanjutnya.

"Kita mendorong adanya pokok pikiran kebudayaan daerah dan lain sebagainya diskusi ini banyak dilakukan kita ingin supaya para teman-teman kita calon kepala daerah juga melihat kebudayaan didalam pembangunan daerah. Jadi diskusi ini diharapkan bisa sampai ke telinga mereka," ujarnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Muhammad Asri mengaku masyarakat adat getol mempertahankan hutan sebab alasan tertentu.