Command Room Berbasis Epidemiologi Spasial: Upaya Wujudkan Presisi Kebijakan Kesehatan di Sulsel

Oleh: Andi Alfian Zainuddin

Ketua Majelis Pengurus Wilayah Pemuda ICMI Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM - Derajat kesehatan masyarakat merupakan indikator penting dalam pembangunan.

Walaupun demikian, prioritas untuk pembangunan kesehatan masih dapat dikatakan minim.

Dua hal utama yang menjadi masalah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah proporsi anggaran kesehatan yang hanya 5,6 persen dari APBN (WHO merekomendasikan 15 persen dari APBN) dan prioritas program kesehatan yang hanya mengedepankan upaya kesehatan kuratif.

Ini terlihat dengan dibangunnya rumah sakit - rumah sakit besar yang hanya berpusat di ibukota provinsi sehingga minimnya pemerataan akses masyarakat sampai pada pelosok di Kabupaten/ Kota.

Hal ini juga terlihat di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana anggaran kesehatan yang minim di hampir semua level pemerintahan serta tidak meratanya akses pelayanan kesehatan karena fasilitas pelayanan kesehatan “mumpuni” hanya berpusat di ibukota provinsi tentunya diikuti tidak meratanya persebaran sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai masalah kesehatan di wilayahnya masing-masing.

Data BPS tahun 2021 menunjukkan di Kota Makassar memiliki total 54 rumah sakit, sangat kontras dibandingkan dengan jumlah rumah sakit di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya di kisaran 1-9 rumah sakit.

Begitu pula dengan persebaran dokter maupun dokter spesialis yang tidak merata. Oleh karena itu, anggaran kesehatan yang minim harus mampu dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang merata bagi seluruh penduduk.

Ketimpangan antarwilayah tersebut memperlihatkan bahwa belum adanya kebijakan kesehatan yang presisi dan proporsional untuk seluruh wilayah.

Padahal, persebaran penyakit bisa berbeda untuk tiap wilayah.

Publikasi penelitian oleh penulis di Scientific Reports memperlihatkan bahwa persebaran prevalensi penyakit diabetes mellitus dan hipertensi di Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten dengan prevalensi tertinggi kedua penyakit tersebut.

Hal yang unik justru bukan di Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Sulawesi Selatan.

Kita mengetahui bahwa diabetes mellitus dan hipertensi merupakan faktor utama kejadian penyakit stroke dan penyakit jantung yang merupakan penyakit utama yang meningkatkan angka kematian dan angka kecacatan.

Untuk mewujudkan kebijakan yang presisi maka diperlukan dukungan data yang adekuat.