4 Poin Tuntutan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Harap Prabowo Subianto Atensi

Mereka berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk berukuran besar.

Spanduk bertuliskan poin tuntutan itu dibentangkan di depan Pengadilan Negeri Makassar, Jl RA Kartini, Kecamatan Ujung Pandang.

Selain itu, para hakim juga membawa poster bertuliskan tuntutan dan kondisi mereka.

"Jadi pada prinsipnya kami atas nama solidaritas hakim Indonesia di PN Makassar Kelas 1 A Khusus," kata Humas Pengadilan Negeri Makassar, Sibali.

"Kami sangat mendukung gerakan aksi solidaritas yang dilakukan hakim-hakim kita seluruh Indonesia," sambungnya.

Adapun poin utama yang disuarakan, lanjut Sibali adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Menurutnya, sejak diperjuangkan pada 2022 hingga saat ini, belum ada perubahan signifikan terkait kesejahteraan para hakim.

"Inilah proses panjang sejak 2022 sampai sekarang 2024 tidak ada perubahan siginifikan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini negara terutama tentang perlindungan kesejahteraan bagi para hakim seluruh Indonesia," tuturnya.

Kondisi memprihatinkan lanjut Sibali, paling dirasakan hakim-hakim di pelosok negeri.

"Terutama hakim-hakim kita di pelosok dan kepulauan yang rentan risiko yang sangat luar biasa. Kami adalah penegak hukum, penentu yang terakhir dalam hal keadilan. perlu juga diprioritaskan," jelasnya.

Aksi ini berjalan tertib dengan pengawalan personel Polsek Ujung Pandang.(*)