Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Sulsel Tembus Rp 1,2 Triliun, Bapenda Target Rp 1,7 Triliun

  
 
Percakapan dibuka. 1 pesan belum dibaca.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Sulsel.

Diketahui, Pendapatan daerah terbagi ke beberapa tiga sumber pendapatan.

Diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Khusus realisasi PAD Sulsel terhitung 30 September diangka Rp 3.752.136.999.686,42 atau Rp 3,7 Triliun.

PAD terbagi kembali ke beberapa sumber pendapatan.

Mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

Dalam sumber pajak daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menyumbang angka tertinggi.

Besarannya mencapai Rp 1.211.354.882.553,00 atau Rp 1,2 Triliun per 30 September.

Adapun target PKB di Sulsel mencapai Rp 1,7 Triliun di 2024.

Kemudian ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapar Rp 803.929.802.252,00 atau Rp 803 Miliar.

Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sudah mencapai Rp 697.880.247.150,00 atau Rp 697 Miliar.

Berikutnya Pajak Air Permukaan (PAP) 168.475.701.058,42 atau Rp 168 Miliar

Lalu pajak rokok diangka Rp 427.841.152.388,00 atau Rp 427 miliar.

Sementara Alat Berat Rp 27.880.000,00.

Realiasasi pajak alat berat masih rendah sebab merupakan pajak baru yang dipungut.

"Paling besar ini PKB makanya ada berbagai macam kita buat layanan untuk masyarakat bayar pajak. Targetnya Rp 1,7 Triliun," kata Reza Faisal.

"Alat berat pajak baru yang dipungut di UU no 1. Pajak baru dipungut tentunya ada belum lengkap instrumennya. Ada namanya Nilai jual alat berat, ditetapkan dengan peraturan gubernur mengacu kemendagri. Teman-teman sedang mendata, insyallah realisasinya bertambah," lanjutnya.

Reza mengaku tak perlu risau terkait pajak alat berat, sebab targetnya paling rendah dibanding sumber pajak lainnya.

Bapenda fokus menggenjot realisasi PKB, karena potensi pendapatan pajak begitu besar.

Adapun Retribusi Daerah dalam PAD menyumbang Rp 25.062.137.046,00 atau Rp 25 Miliar

Lalu kontribusi Hasil Pengalolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp 132.107.857.739,00 atau Rp 132 Miliar dalam PAD.

Sementara Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 285.457.609.500,00 atau Rp 285 Miliar.

Bapenda Jajal Kerjasama Pertamina, Harus Lunas Pajak Sebelum Isi Besin

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel juga akan menjajal Kerjasama dengan Pertamina.

Nantinya akan diterapkan aturan mengenai lunas pajak terikat pada barcode dan pengisian BBM.

"Rencana kami mau Kerjasama PT Pertamina untuk bagaimana nanti dipersyaratkan harus lunas pajak kalau mau isi BBM dan kalau mau ambil barcode. kita persyaratkan untuk bbm subsidi," jelas Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh di kantornya pada Jumat (10/4/2024).

Bapenda Sulsel masih menjajaki komunikasi dengan Pertamina perihal rencana tersebut.

Nantinya aplikasi milik Pertamina akan terkoneksi dengan aplikasi Bapenda Sulsel.

Sehingga pajak pengendara bisa terdeteksi saat ingin mengisi BBM.

"Jadi ketika buat barcode harus lunas pajak, ketika isi BBM juga nanti harus juga lunas pajak. Akan diconnectkan sistemnya dengan bapenda," kata Reza.

"Kita harapkan semua pembelian BBM Subsidi juga terlebih dahulu membayar pajak kendaraan bermotor," sambungnya.

Bapenda mengharapkan Kerjasama ini segera terjalin, sehingga bisa diterapkan tahun ini.

Reza tak menampik bakal adanya respon masyarakat jika kebijakan ini diterapkan.

Untuk itu, dirinya ingin sosialisasi lebih massif terkait rencana kebijakan ini.

"Bagaimana ini sudah disosialisasikan dari awal, karena BBM subsidi itukan harus tepat sasaran, dan memenuhi kewajibannya yaitu bayar pajak," ujar Reza.