Bapenda Sulsel Usulkan Penunggak Pajak Kendaraan Dilarang Akses BBM Bersubsidi

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Bapenda Sulsel) merekomendasikan agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak diperbolehkan mendapatkan barcode untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

"Kami telah mengusulkan kebijakan agar kendaraan bermotor yang belum membayar pajak tidak dapat mengisi BBM bersubsidi," ujar Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, di Makassar, Sabtu (5/10/2024), dilansir Antara.

Reza menjelaskan bahwa Bapenda akan bekerja sama dengan Pertamina untuk memastikan masyarakat yang membeli BBM bersubsidi juga memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan. 

"Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengajak masyarakat taat dalam membayar pajak. Kami ingin memastikan bahwa pemilik kendaraan yang membeli BBM subsidi telah memenuhi kewajiban pajak mereka," tambahnya.

Ia berharap semua pembelian BBM subsidi oleh pengendara dilakukan setelah mereka membayar pajak atau kewajiban sebagai wajib pajak. 

Sementara itu, salah seorang pengendara, Baharudin, mengungkapkan bahwa sistem barcode yang diberlakukan dapat mempermudah pendataan tingkat konsumsi BBM.

"Namun, sistem barcode ini masih belum terbiasa dilakukan oleh pengendara, sehingga dianggap cukup menyusahkan dan menyebabkan antrean panjang," katanya.

Baharudin juga menilai bahwa kebijakan ini dapat mendisiplinkan penunggak pajak kendaraan untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai subjek wajib pajak.