Kelola DAK Rp 23 Miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Benahi Infrastruktur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK memang jadi intervensi pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah.

Pengelolaan DAK pun masih menjadi fokus Kepala DKP Sulsel Muhammad Ilyas hingga kini Sabtu (5/10/2024).

"DAK di kami (DKP Sulsel) itu Rp 23 Miliar," kata Muhammad Ilyas.

Sejumlah program dijalankan DKP Sulsel memanfaatkan DAK tersebut.

Diantaranya pembangunan laboratorium produksi udang di Bojo.

Hingga perbaikan pusat pembibitan ikan air tawar di Lajoa.

"Jadi pembangunan infrastruktur jalan di Beba lanjut tahap kedua, pembangunan TPI di Kajang, pembangunan TPI di Pangkep silahkan liat 100 persen sudah selesai," kata Muhammad Ilyas.

"Pembangunan di Bojo laboratorium produksi udang. Di tempat lain ada di Lajoa, pembibitan air tawar lagi diperbaiki pelan-pelan," lanjutnya

Selain itu tugas perbantuan untuk nelayan juga sedang dijalankan.

DKP Sulsel menyasar Kabupaten Barru dan Selayar.

"Ada dana tugas perbantuan rumah ikan kayak apartemen ikan satu di Barru dan Selayar. Kita segera jalankan," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel memang mendorong sejumlah OPD Pengelola DAK mempercepat realisasi anggaran.

Utamanya pada OPD dengan alokasi anggaran DAK yang besar

"Pengelola dana transfer yang besar. Disdik besar, kemudian yang di PU," lanjutnya.

Diketahui, ada sejumlah OPD yang belum mencapai target terkait serapan dana transfer pusat.

Dana transfer ini berupa Dana Dekonsentrasi, DAK Fisik dan Non Fisik.

Dari 16 OPD pengelola dana transfer, sekitar 7 OPD diminta mempercepat realisasi belanja.

"Ada Disdik, bina marga, Kelautan, TPH Bun (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan), Koperasi. Sama ada lagi dua," kata Salehuddin.

Seharusnya, OPD pengelola dana transfer pusat minimal capaian realisasinya sudah mencapai 70 persen di triwulan II.

OPD pun diminta segera mempercepat serapan anggaran.

Terutama bagi OPD yang menerima dana transfer dari pusat.

"(Total dana transfer)itu di APBD Rp 335 Miliar. Dari 25 persen sudah ada dana di Kami. Itu 7 OPD itu kurang dari 70 persen dari 25 persen itu," lanjutnya. (*)