Operasional Bandara Arung Palakka Hingga Akhir Tahun Belum Jelas, Subsidi Terancam Dipangkas

TRIBUN-TIMUR.COM - Operasional Bandara Arung Palakka hingga mendekati akhir tahun ini belum menuai kejelasan, kondisi ini berpotensi membuat anggaran subsidi bandara dipangkas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pj Bupati Bone, Andi Winarno Eka Putra, saat dikonfirmasi oleh Tribun Timur pada Kamis (3/10/2024).

Ia menyebutkan bahwa anggaran untuk subsidi penerbangan armada ATR-72 sebelumnya direncanakan sebesar Rp6 miliar, namun rincian nilai pemangkasan tersebut belum dapat dipastikan.

"Nilainya sepertinya akan dikurangi dari anggaran yang direncanakan sebelumnya, tetapi nilai pastinya belum bisa saya pastikan. Nanti saya cek dulu," ujarnya.

Ia berharap subsidi ini dapat segera dicairkan, mengingat Pemkab Bone tetap menargetkan agar operasional bandara berlangsung tahun ini, meskipun hanya tersisa tiga bulan sebelum pergantian tahun.

Pemerintah setempat cukup berharap kehadiran bandara ini dapat memantik perekonomian di kawasan Bosowa.

"Kami mengakui pentingnya bandara ini dan kami juga minta agar ini didorong oleh daerah," jelasnya.

Sebelumnya, Bandar Udara Arung Palakka yang terletak di Jalan Bandara, Kelurahan Mappolo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dilaporkan hampir satu tahun tidak beroperasi.

Aktivitas terakhir di bandara tersebut dilaporkan terjadi pada Desember 2023.

Meski demikian, dari pantauan Tribun Timur di lokasi pada Kamis (3/10/2024), terlihat bahwa para pegawai bandara tetap melakukan aktivitas di bandara. 

Selain itu, beberapa perbaikan terus dilakukan oleh pihak pengelola, seperti pembangunan masjid dan pengaspalan jalan masuk di depan bandara.

"Untuk penerbangan terakhir terjadi pada Desember 2023. Namun meski tidak ada penerbangan, kami tetap hadir karena ada alat-alat yang harus dijaga," ujar Kepala Kantor UPBU Arung Palakka, Andi Indar Gunawan.

Ia juga belum dapat memastikan kapan operasional Bandar Udara Arung Palakka akan dimulai kembali.

"Kami masih berusaha agar penerbangan bisa kembali beroperasi pada tahun 2025," jelasnya. 

"Kami dari pihak bandara hanya menyediakan dan menjaga fasilitas yang ada. Pengadaan pesawat adalah wewenang Pemprov dan Pemkab," sambungnya.