Dinasti Politik dan Bisnis di Balik Panggung Kekuasaan

Oleh : Abdullah Sanusi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam buku berjudul A Quiet Word: Lobbying, Crony Capitalism and Broken Politics in Britain, Tamasin Cave dan Andy Rowell menuliskan kisah menarik tentang bagaimana pelobi bekerja dalam diam, memanfaatkan hubungan, pengaruh, dan kekuasaan untuk menggerakkan keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan di Inggris. 

Sebuah jaringan kompleks terbentuk di balik layar, diisi oleh pengusaha dan politisi yang memiliki agenda pribadi dan korporasi.

Kisah dalam buku tersebut tampaknya menjadi cerminan realitas parlemen Indonesia periode 2024-2029 yang belum lama ini dilantik.

Komposisi anggota parlemen saat ini menggambarkan potret yang semakin terkonsolidasi oleh dinasti politik dan jejaring bisnis.

Baru-baru ini, dalam sebuah laporan dari KOMPAS (01/10/2024), disebutkan bahwa sebanyak 54 persen anggota DPD dan DPR adalah petahana. Fakta ini mengindikasikan adanya dominasi kekuatan lama dalam kancah politik.

Tidak hanya itu, sebanyak 285 anggota atau 38,9 persen memiliki kekerabatan dengan tokoh politik nasional, baik vertikal maupun horizontal.

Sementara itu, dari 337 anggota MPR yang bukan petahana, sebanyak 80 orang atau 23,7 persen berprofesi sebagai pemilik atau pemimpin perusahaan.

Angka-angka ini mengungkapkan fenomena yang tidak bisa diabaikan: dinasti politik dan pengusaha kian memperkuat posisi mereka di parlemen.

Satu pertanyaan besar muncul: Bagaimana implikasi dari realitas ini terhadap pembuatan kebijakan dan iklim demokrasi kita?

Dinasti Politik dan Peran 'Non-Market Strategy'

Fenomena ini tidak hanya sekadar permasalahan politik, tetapi juga erat kaitannya dengan strategi bisnis.

Dalam konteks ekonomi dan politik, dikenal istilah 'non-market strategy'—atau strategi non-pasar, sebuah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi lingkungan eksternal, termasuk regulasi dan kebijakan, demi keuntungan bisnis mereka.

Baron (1995) menjelaskan bahwa "perusahaan menggunakan strategi non-pasar untuk mempengaruhi kondisi regulasi dan kebijakan pemerintah yang dapat berdampak pada kegiatan usaha mereka".

Para pemilik perusahaan yang duduk di parlemen tentu memiliki akses langsung terhadap kebijakan.

Dengan pemahaman terhadap 'non-market strategy', mereka dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka. Ketika kebijakan publik disusun oleh individu-individu yang memiliki kepentingan pribadi atau korporasi, potensi konflik kepentingan menjadi sangat besar.

Situasi ini bisa berujung pada kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih kepada pelanggengan kekuasaan dan keuntungan bisnis.

Tantangan Pemerintahan Baru dan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tantangan terbesar pemerintahan baru ke depan adalah mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

Dengan adanya komposisi parlemen yang didominasi oleh petahana, dinasti politik, dan pengusaha, pertanyaan yang muncul adalah: apakah kebijakan yang diambil nanti akan benar-benar pro-rakyat ataukah lebih mementingkan kepentingan bisnis dan jaringan politik yang ada?

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan didasarkan pada analisis yang objektif dan berpihak pada kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Sebagai contoh, kebijakan fiskal dan investasi harus difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa realitas politik dan bisnis semakin sulit dipisahkan.

Hubungan kekerabatan dan afiliasi bisnis dalam parlemen berpotensi menciptakan kebijakan yang lebih condong pada perlindungan kepentingan bisnis tertentu daripada mendorong iklim bisnis yang adil dan kompetitif.

Dalam situasi seperti ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan segelintir pihak.

Peran Masyarakat dan Media

Di tengah situasi yang kompleks ini, peran masyarakat dan media menjadi kunci dalam mengawal kebijakan publik.

Masyarakat perlu lebih kritis dan aktif dalam menilai kinerja para wakil rakyat serta kebijakan yang mereka hasilkan.

Media, sebagai pilar keempat demokrasi, harus terus menjalankan fungsi pengawasannya, mengungkap praktik-praktik lobi dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi di parlemen.

Melalui tekanan publik dan sorotan media, diharapkan ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan dan legislasi.

Tujuannya adalah untuk mendorong parlemen bekerja demi kepentingan rakyat dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penutup

Dinamika parlemen periode 2024-2029 menunjukkan bahwa kekuatan politik dan bisnis sedang memperkuat cengkeramannya.

Dengan banyaknya anggota parlemen yang memiliki afiliasi kekerabatan dan bisnis, kita perlu mewaspadai arah kebijakan yang akan diambil.

Apakah kebijakan tersebut akan benar-benar menguntungkan masyarakat luas atau justru melanggengkan kekuasaan dan kepentingan segelintir pihak?

Pemerintah dan parlemen memiliki tugas besar untuk membuktikan bahwa meskipun diisi oleh berbagai kepentingan, mereka tetap dapat mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat dan ekonomi nasional.

Sementara itu, peran masyarakat dan media menjadi semakin vital untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen dapat tercapai secara inklusif dan berkelanjutan.