Camat, Kades hingga Polisi Diduga Ikut Kampanyekan Husniah Talenrang

TRIBUN-GOWA.COM - Tim Advokasi pasangan calon (paslon) Amir Uskara - Irmawati (Aurama') melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ke Bawaslu Gowa.

Dugaan pelanggaran netralitas ini  melibatkan sejumlah camat, kepala desa dan anggota kepolisian. 

Laporan tersebut disampaikan langsung ke Bawaslu Kabupaten Gowa pada Rabu (2/10/2024) kemarin oleh Tim Advokasi Aurama'.

Ketua Tim Advokasi Aurama', Andi Abdul Hakim menyebut ada tiga ASN yang menjabat Camat, satu Kades dan dua oknum perwira Polisi dilaporkan diduga melanggar netralitas.

"Kalau dia tidak netral dan ada oknum  melakukan berarti dia adalah pengkhianat demokrasi karena ada aturan yang mengatur yakni PKPU No 15 tahun 2023. Oleh sebab itu mari menahan diri, beri contoh yang baik," katanya usai melapor ke Bawaslu Gowa kepada wartawan, Kamis (3/10/2024)

Dia menilai, Bawaslu selaku pengawas pun harus bekerja baik tanpa ada intimidasi dan diskriminatif siapapun juga.

Andi Abdul Hakim mengatakan, pihaknya selalu Tim Advokasi siap membackup apapun jika ada temuan pelanggaran. 

"Yang kita laporkan ini baru enam, saya cicil-cicil. Dari enam itu, ada oknum Polisi. Inikan tidak netral. Ada buktinya, ada beberapa disitu, ada disitu taglinenya yang paslon sebelah. Buktinya itu berupa foto dan ada latar belakangnya. Ada juga melalui WA dan juga dia foto," ucapnya

"Tolonglah jangan ada dusta di antara kita. Saya minta kalau sudah ada bukti, Bawaslu segera bertindak bekerja sesuai proporsional dan profesional," sambungnya. 

Andi Hakim membeberkan bahwa ada dugaan pelanggaran administrasi dan  tindak pidana Pilkada. 

Dia mengaku ditindak pidana Pilkada itu ada salah seorang oknum Kades yang melakukan pengrusakan baliho dan yang melihat itu jadi saksi. 

Tiga orang lainnya adalah oknum Camat. Dua Camat dataran rendah dan satu dataran tinggi.

Dua oknum Polisi itu latar belakangnya  ada tagline paslon. 

"Ada juga beberapa oknum Camat yang melakukan intimidasi, ada rekamannya semua. Semua aksi oknum Camat itu semua punya dokumen. Jadi kami  mohon kepada Polri dan jajarannya turun termasuk Kapolres, mari memahami UU No 7 tahun 2017 dan PKPU yang ada," jelasnya

Sementara itu, Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Gowa Yusnaeni usai menerima laporan tim hukum Aurama' mengatakan, pihaknya baru saja menerima laporan dari tim hukum paslon 01 (Aurama').