Soal Dinasti Politik, PKB Sulsel: Tak Sesuai Prinsip

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinasti politik menjadi isu sentral sejak awal tahun 2024.

Alasannya, Pilpres 2024 yang digelar pada Februari lalu syarat akan dinasti politik.

Dinasti politik menanggalkan proses dan etika.

Sehingga politik dinasti atau kekerabatan ini menjadi atensi publik.

Tidak hanya pada Pilpres, akan tetapi isu itu juga menyebar di Pilkada 2024 yang akan datang.  

Politik dinasti memang telah terjadi sejak lama bahkan saat masa reformasi.

Akan tetapi politik kekeluargaan ini semakin kental sejak pemerintahan Jokowi yang blak-blakan mendorong anaknya maju di Pilpres.

Pilkada Sulsel juga diwarnai politik dinasti.

Irisan para pejabat atau kepala daerah yang mendorong anaknya atau keluarganya maju dalam kontestasi politik.

Sikap partai politik menyikapi isu dinasti politik juga cukup beragam.

Padahal politik dinasti sepantasnya hilang dari iklim demokrasi Indonesia.

PKB Sulsel berpendapat bahwa pendekatan politik dinasti tidak sejalan dengan prinsip partai besutan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tersebut.

Dimana PKB didirikan dengan mandat yang jelas untuk seluruh masyarakat Indonesia.

PKB partai yang terbuka dan inklusif bagi semua golongan.

“Kalau kita memang Karena PKB jelas prinsip pendiriannya di bangun untuk semua dia harus inklusif terbuka jadi tentu dengan prinsip-prinsip itu bertentangan dengan pendekatan politik dinasti,” kata Sekretaris PKB Sulsel Muhammad Haekal, Jumat (13/9/2024).