Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Bayar Rp300 Juta Uang Pendaftaran, Caketum HIPMI Sulsel AMK Ngaku Ditipu Panitia

Harmansyah menyatakan bahwa biaya pendaftaran calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel mencapai Rp300 juta.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sukmawati Ibrahim
dok pribadi
Ketua Tim Pemenangan AMK, Harmansyah (kiri) bersama Caketum HIPMI Sulsel, AMK saat di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Senin (9/9/2024) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Tim Andi Muhammad Karaka Kilat (AMK), Harmansyah, mengungkapkan bahwa kandidatnya mengalami kerugian signifikan akibat tindakan tidak sesuai oleh panitia Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulsel.

Harmansyah menyatakan bahwa biaya pendaftaran calon Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel mencapai Rp300 juta.

Rinciannya biaya pengambilan formulir Rp50 juta dan Rp250 juta saat pengembalian formulir.

Selain biaya pendaftaran, tim AMK juga menanggung biaya tambahan seperti sewa ruangan dan kamar di Hotel Four Points by Sheraton. 

Hal itu lantaran panitia tiba-tiba memindahkan lokasi acara sidang pleno di Gedung Manunggal Mini Kompleks Kodam TNI, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (9/10/2024) kemarin.

Padahal, kata Harmansyah, berdasarkan undangan dan schedule acara, Musda semestinya dilaksanakan di Hotel Four Point by Sheraton.

Harmansyah menilai tindakan panitia tersebut sebagai indikasi penipuan dan tidak sesuai dengan peruntukan yang ada.

Dia juga mencatat bahwa pengurus HIMPI di tingkat kabupaten/kota mengalami perlakuan serupa.

Di mana mereka diwajibkan membayar Rp12 juta dan tidak menerima hak-hak mereka, termasuk fasilitas kamar untuk peserta. 

"Uang Rp300 juta ini bukan main-main, kami merasa ditipu," kata Harmansyah.

Dia menyoroti bahwa perjalanan kandidatnya menuju kursi ketua HIMPI Sulsel penuh dengan ketidakadilan dari panitia penyelenggara.

Di sisi lain, Harmansyah mengklaim beberapa kali mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak penyelenggara. 

Olehnya, dia berharap BPP HIPMI Pusat sebagai induk organisasi dapat membuat keputusan bijak terkait masalah ini.

Terlebih mengusulkan agar HIMPI Sulsel dibekukan sementara dan diambil alih oleh BPP untuk menyelesaikan polemik yang ada.

"Yang jelas kami menolak bila ada hasil Musda HIPMI Sulsel yang dilakukan oleh pihak tertentu. Usulan kami, harusnya HIMPI Sulsel untuk sementara dibekukan saja dan diambil alih oleh BPP. Supaya clear ini barang," pungkasnya.

Sementara itu, Andi Muhammad Kilat Karaka (AMK) menyatakan kekecewaannya atas keputusan mendadak pemindahan lokasi Musda HIPMI Sulsel 2024. 

Keputusan tersebut diambil oleh panitia pelaksana (OC) dan panitia pengarah (SC) tanpa melibatkan AMK sebagai calon.

AMK menyatakan bahwa pada saat pembukaan di Hotel Four Points by Sheraton, acara berlangsung dengan lancar dan kondusif.

Bahkan dihadiri oleh Forkopimda Sulsel, Ketua Umum BPP HIPMI Pusat, serta perwakilan BPD HIPMI dari provinsi lain.

Namun, AMK mengungkapkan bahwa setelah acara pembukaan, panitia secara sepihak memindahkan lokasi kegiatan ke Balai Pertemuan Hasanuddin (BPH) Kodam XIV Hasanuddin, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar

Menurut AMK, keputusan pemindahan ini tidak berdasar dan tidak disepakati bersama.

"Dalam jumpa pers yang digelar malam ini di Hotel Four Points by Sheraton, kami merasa tertipu. Kami sudah menunaikan kewajiban prosedural sesuai ketentuan, dan pemindahan ini sangat mengejutkan serta tidak berdasar," ujar AMK.

AMK menegaskan bahwa alasan yang diberikan oleh panitia mengenai adanya gesekan atau chaos di lokasi awal adalah tidak benar dan tidak terbukti. 

"Alasan tersebut sangat mengada-ada," tegasnya.

AMK menuntut klarifikasi dari panitia penyelenggara dan meminta agar proses Musda HIPMI Sulsel 2024 dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kesepakatan awal.

Sebelumnya juga, Arianto Burhan Makka, salah satu senior HIPMI Sulsel sempat memprotes pihak pelaksana.

Salah satu Steering Comitte disebutnya mengaku, penetapan pemindahan lokasi tersebut baru diputuskan dini hari tadi yang dikoordinir oleh Ketua SC Amirul Yamin, yang menurutnya atas atensi dari Panglima untuk menjaga kondusifitas.

"Ini sangat tidak etis secara organisasi, pemindahan secara tiba-tiba yang hanya diumumkan oleh MC acara. Kemudian alasan SC terkait menjaga kondusifitas pun tidak berdasar dan hanya prasangka, apalagi ini kan belum dilakukan proses sidang," jelasnya.

Ketua BPC HIPMI Makassar, Fadel Tauphan Ansar, ikut memprotes pelaksana Musda.

Ia mengaku kaget karena tiba-tiba lokasi Persidangan Musda dipindahkan.

"Kami terus terang menyayangkan pihak BPD Sulsel. Ada kepentingan apa sampai lokasi harus berada dalam kompleks TNI. Di surat pemberitahuan Musda kepada BPC sangat jelas bahwa lokasi Musda di Hotel Fourpoint, kenapa harus dipindahkan lain," katanya.

Selain itu, kata Fadel, dari aplikasi HIPMI GO sudah disampaikan bahwa kegiatan musda HIPMI Sulsel diadakan di Fourpoint dan juga di buku panduan yang diberikan tiap-tiap BPC.

Seharusnya, lanjut dia, pelaksanaan sidang tetap dilanjutkan di Fourpoint dan kalau memang dalam perjalanannya ada hal-hal yang berpotensi mengganggu keamanan baru kita putuskan bersama untuk pemindahan acara. (*)

 

 

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved