Bawaslu Sulsel Ungkap ASN Rentan Dimobilisasi Paslon di Pilkada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kelompok yang rentan dimobilisasi oleh pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2024. 

Hal ini disampaikan Mardiana dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2024, Senin (9/9/2024).

Berdasarkan data Bawaslu RI, Sulsel masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia.

Selain Sulsel, termasuk Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah. 

Kerawanan ini dilihat dari berbagai indikator, termasuk konflik sosial dan ketidaknetralan ASN.

"Kami telah memproses beberapa kasus keberpihakan ASN, terutama di Kabupaten Pinrang yang mencatat 29 kasus, dengan 28 di antaranya sudah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Mardiana. 

Selain Pinrang, kasus serupa juga ditemukan di Luwu Timur (18 kasus), Pangkep (9 kasus), Lutra (2 kasus), Selayar (1 kasus), dan Makassar (4 kasus).

Menurut Mardiana, salah satu faktor utama yang menyebabkan ASN mudah dimobilisasi adalah kedekatan politik lokal dengan pola kekerabatan, yang dapat mempengaruhi sikap politik ASN. 

Bawaslu RI sendiri telah mengeluarkan surat edaran untuk memperkuat komitmen netralitas ASN dalam Pilkada.

"Kami berupaya agar Pilkada berjalan dengan adil dan kondusif, serta memastikan bahwa ASN tetap netral dalam setiap prosesnya," kata Mardiana. 

Ia menambahkan bahwa Bawaslu akan melakukan berbagai program strategis untuk mengintervensi daerah-daerah rawan.

Hal ini demi memastikan proses Pilkada berjalan sesuai aturan.

Melalui peluncuran peta kerawanan ini, Bawaslu Sulsel berharap dapat membangun kerja sama yang lebih kuat antara seluruh pihak terkait.

Sehingga dapat meminimalkan pelanggaran dan menjaga integritas Pilkada 2024.(*)