Relawan ‘Setia’ Jokowi Terbentuk di Sulsel, Afner Rerung: Kami Lahir dari Rahim Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Relawan Setia Jokowi resmi terbentuk di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pelantikan berlangsung di Hotel Maleo, Jl Pelita Raya, Kota Makassar, Minggu (1/9/2024) malam.

Afner Rerung terpilih menjadi Ketua DPD Setia Jokowi Sulsel dalam pelantikan tersebut.

Ia dilantik langsung Ketua Umum DPP Setia Jokowi, Cliff Alfred Alexander Repi.

Cliff mengatakan, Setia Jokowi masih perdana di Sulsel dan tak ada pecahan dari relawan manapun.

"Tidak ada pecahan dari Projo maupun dari Bara JP, maupun organisasi relawan Jokowi lainnya, jadi kami ini lahir dan tumbuh memang dari rahim rakyat," katanya.

Setelah terbentuk di Sulsel, kata Cliff, ia akan meminta untuk perampungan ke setiap Kabupaten/Kota.

"Kemudian setelah DPC, turun lagi ke bawah alias ke ranting-ranting, Kecamatan maupun Kelurahan," ungkapnya.

Mengenai organisasi Setia Jokowi itu, kata Cliff, mereka ingin memberdayakan kaum-kaum marjinal.

"Seperti yang kita ketahui, karena beda warna yang biasa dapat bantuan raskin, saat ini tidak dapat lagi," ujarnya.

"Saya sedih, karena beda warna, nilai kemanusiaannya hilang," tambah dia.

Baca juga: Stadion Sudiang Makassar Tak Ganggu KKOP, Prof Zudan Lobi Jokowi Percepat Groundbreaking

Sementara itu Ketua DPD Setia Jokowi Sulsel Afner Rerung mengatakan, akan segera konsolidasi untuk memantapkan kerja organisasi.

"Segera kami akan lakukan rapat untuk program kerja organisasi periode ini," katanya.

Ia juga mengaku akan mengibarkan panji-panji Setia Jokowi ke 24 Kabupaten/Kota di Sulsel.

"Guna untuk sama-sama membangun ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Sulsel," jelasnya. 

Selain Setia, relawan Jokowi lainnya di Sulsel ialah Projo.

Diketahui, Projo beberapa waktu lalu blak-blakan mendukung Danny Pomanto di Pilgub Sulsel. 

Projo Sulsel blak-blakan siap menangkan Wali Kota Makassar Danny Pomanto di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024. 

Bahkan dukungan ini disampaikan langsung saat mendampingi Danny Pomanto menghadap Presiden Joko Widodo.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah agenda kunjungan kerja Jokowi bersama Iriana Jokowi di Kawasan Wisata Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Jumat (5/7/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Projo Sulsel Herwin Nini Ala melaporkan arah dukungannya untuk memenangkan Danny Pomanto dalam Pilgub Sulsel 2024.

Herwin Nini Ala mengungkap laporannya soal dukungan Projo ke Danny Pomanto disambut dengan senyum oleh Jokowi.

"Jadi tadi saya sudah menyampaikan ke Pak Presiden Jokowi kalau Pak Danny telah diusung DPP sebagai bakal calon gubernur Sulsel, dan Alhamdulillah beliau cuma tersenyum," kata Herwin Nini Ala dalam keterangannya.

Menindaklanjuti putusan dari DPP, Projo Sulsel, kata Herwin, siap mengamankan dan memenangkan Danny Pomanto di Pilgub Sulsel 2024.

"Kita selaku DPD Projo Sulsel siap mengamankan dukungan daripada pak Danny Pomanto yang resmi didukung DPP," tandasnya.

Sebelumnya, DPP Projo (Relawan Pro Jokowi) telah memberikan dukungan penuh kepada Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, untuk maju di Pilgub Sulsel pada 27 November 2024. 

Dukungan ini diberikan di Jakarta pada Jumat, 17 Juni 2024 lalu. 

Pemberian dukungan tersebut disaksikan oleh jajaran pengurus DPP dan Desk Pilkada yang turut dihadiri oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi. 

Dengan dukungan dari Projo, Danny Pomanto diharapkan dapat meraih kemenangan dan membawa perubahan positif bagi masyarakat Sulsel.

"Kita sudah bulat, dukungan kami berikan ke Danny Pomanto," tegas Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu.

Dukungan dari Projo kepada Danny Pomanto di Pilgub Sulsel 2024 bisa saja menjadi restu dari istana, mengingat Projo merupakan relawan Presiden Jokowi yang paling setia dan tegak lurus. 

Menurut Roy, DPP Projo akan mendukung calon kepala daerah yang didukung Jokowi, Prabowo-Gibran, dan Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Roy juga menegaskan bahwa sosok Danny Pomanto sangat layak mendapat dukungan di Pilgub Sulsel karena memiliki track record yang bagus. 

"Kami segera deklarasikan Danny Pomanto," tegasnya. 

Berikut Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024

• Pengumuman persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan: 5 Mei-19 Agustus 2024

• Pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024

• Pendaftaran pasangan calon: 27-29 Agustus 2024

• Penelitian persyaratan calon: 27 Agustus-21 September 2024

• Penetapan pasangan calon: 22 September 2024

• Pelaksanaan kampanye: 25 September-23 November 2024

• Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024

• Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara: 27 November-16 Desember 2024

• Penetapan calon terpilih, penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP):

• Calon bupati dan wakil bupati atau calon walikota dan wakil walikota terpilih: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Calon gubernur dan wakil gubernur: Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.

• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

• Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

• Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a

• Ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9

• Gubernur dan wakil gubernur terpilih

• Tidak ada permohonan PHP: Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b

• Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9. (*)