Pilkada: Galaunya Birokrasi

Kedua pilihan ini tidak memberikan suatu kepastian bagi aparat birokrasi, bersikap netral atau tidak netral konsekuensinya bisa berimplikasi buruk, atau sebaliknya menjadikan individu birokrat menjadi baik (karir).

Dalam rentan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan sejak refomasi, banyak sudah kasus terkait keterlibatan aparat birokasi di Indonesia.

Menurut rilis Komisi Aparatur Sipil Negara mengungkap ada ribuan kasus terkait netralitas dalam kurun waktu dari tahun 2020 hingga 2024.

Ini membuktikan bahwa ‘cawe-cawe’ aparat birokrasi dalam kontestasi politik lebih menjanjikan dibanding ancaman pelanggaran yang menghadang didepan.

Sebab ada pemahaman yang berkembang bahwa netral sama dengan tidak mendukung, sehingga pada saatnya mereka yang
tidak melibatkan diri dalam pilkada maka tidak mendapatkan porsi dalam komposisi struktur birokasi terkait distribusi kewenangan dalam birokrasi yang ditentukan oleh pejabat Pembina kepegawaian, apalagi mereka yang berstatus patahana.

Dengan dalih harmonisasi dan sinergitas antara kepala daerah dan aparat birokrasi adalah modal penting dalam transformasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, merupakan mantra para aktor politik yang ditawarkan untuk memastikan struktur serta perangkat birokrasi dengan sumber dayanya bisa bekerja maksimal untuk kepentingan mereka.

Kini berbagai regulasi dipersiapkan untuk menjadi barrier bagi birokrasi untuk terlibat dalam politik praktis.

Berbagai Lembaga pemerintah siap menjadi pengawas baik Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum hingga
Ombusdman.

Dengan demikian tantangan aparat birokrasi dalam momentum sirkulasi kekuasaan ini amatlah berat, sebab sebagai individu dan warga negara yang baik tentu mempunyai hak untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu.

Tentu dibarengi dengan hasrat untuk membantu ‘jagoannya’ agar terpilih dan kemudian mendapatkan imbalan bisa meningkatkan karir dan jabatannya.

Selain itu mereka harus jeli melihat peluang kandidat mana yang punya potensi untuk memenangkan pertarungan, sebab jika salah berpihak akibatnya malah bisa tersingkirkan dalam kelompok yang memenangkan Pilkada.

Tidak sampai disitu, tantangan berikutnya adalah tekanan politik dari kelompok yang memaksakan agar struktur birokrasi bisa dijadikan mesin politik pemenangan, tentu dibarengi dengan janji manis dan ancaman.

Akhirnya bisa disimpulkan bahwa aparat birokrasi setiap kontestasi politik menjadi “galau”, walaupun pada akhirnya semua bisa saja kembali pada pilihan rasional masing-masing. Semoga semua baik-baik saja!(*)