108 Guru Besar Unhas ‘Tena Malla'na’, Amran: Bukan Guru Besar Sembarangan

“Kita ingin mengembalikan marwah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elit yang tengah berkuasa,” ujar Dosen Prodi Sosiologi Fisipol ini.

Akademisi di UGM melihat peristiwa manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan MK mengenai syarat pencalonan di Pilkada 2024. 

Demo lagi

Kendati DPR sudah menyatakan membatalkan revisi UU Pilkada, namun kelompok masyarakat sipil masih akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di Makassar, Sulsel, besok.

Berdasarkan agenda unjuk rasa diterima, mereka akan menyuarakan penentangan dinasti politik Jokowi.

Sementara di Jakarta, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut Partai Buruh akan terus menggelar unjuk rasa di KPU dan DPR RI hingga, Selasa (27/8/2024).

"Ada aksi lanjutan, dimulai pada 25 sampai 27 Agustus. Aksi akan dilakukan serempak dengan eskalasi makin membesar. Melibatkan seluruh elemen anggota Partai Buruh, serikat buruh, sayap partai buruh, dan masyarakat di seluruh Indonesia di kantor-kantor KPU pusat dan KPU daerah. Tentu di kantor-kantor pemerintahan maupun DPRD di daerah-daerah, termasuk DPR RI," kata Said, Sabtu kemarin.

RDP KPU-DPR

Komisi II DPR menjad­wal­kan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPU pada Senin (26/8/2024) besok.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dalam rapat tersebut, KPU akan berkonsultasi dengan DPR mengenai penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru.

"Insya Allah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja, secara resmi, apa yang sudah disampaikan drafnya oleh KPU. Dan DPR bersama pemerintah setuju terhadap draf yang disampaikan oleh KPU," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).(tribun network/kps)

HL TRIBUN TIMUR HARI INI MINGGU (25/8/2024). (*)