UMI Makassar Kini Punya 84 Profesor, Rektor Prof Sufirman Target Sampai 88

Kondisi ini disayangkan terjadi dari pemerintah daerah sampai tingkat pusat.

"Persoalan ini muncul Ketika pemerintah masih posisikan diri penguasa dibanding pelayan. Sehingga masyarakat cenderung tampil jadi pelayan pemerintah," jelas Prof Askari Razak.

Distorsi tersebut membatasi ruang gerak dan prakarsa pemda dalam optimalkan penguatan otonomi daerah (Otda).

"Lebih jauh membatasi hak masyarakat yang bersifat fundamental untuk mendapatkan pelayanan publik sebagaimana diatur UU no 25 tahun 2009," lanjutnya.

Prof Askari melihat persoalan ini sangat fundamental sebab berefek pada perkembangan negara.

Otda disebutnya bisa menjadi solusi untuk optimalisasi pelayanan publik.

Sebab pemerintah daerah punya kuasa untuk mengatur dan mengelola kebijakan secara mandiri.

"Salah satu tujuan pelayanan publik yakni mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Harapan kita dengan otonomi daerah maka pelayanan publik semakin bagus," jelas Prof Askari.(*)