Bahlil Disebut Tak Cocok Pimpin Golkar, Pengamat Ungkit Kasus Tambang

Meski demikian, Dave meminta publik mengikuti apakah dalam perjalanan ke depan terdapat sosok lain yang menjadi penantang Bahlil.

 "Kita lihat, apakah ada calon lain mendaftar yah," kata Dave.

Namun, Bahlil diketahui sudah mengatakan bahwa dirinya bukan pengurus DPP Partai Golkar saat ditanya mengenai kepengurusan Golkar setelah Airlangga mundur.

"Saya enggak tahu ya, saya betul kader Golkar tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana,” kata Bahlil saat memberikan keterangan pers di Istana Garuda, IKN, Senin (12/8/2024), dikutip dari Antaranews.

Bahlil juga mengeklaim bahwa tidak ada arahan dirinya menjadi Plt Ketum Golkar. 

Hal itu dikatakan saat menjelaskan perihal pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla sebelum Airlangga mengumumkan mundur dari kursi Ketum Golkar. 

Dikutip dari Kompas.id, Bahlil mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan Jokowi untuk meminta arahan selaku presiden.

Sedangkan pertemuan dirinya dengan Jusuf Kalla sebagai bentuk silaturahmi dari junior kepada seniornya di Partai Golkar.

"Oh, enggak ada (arahan terkait Plt Ketum Golkar). Saya bukan pengurus DPP. Jadi kembali kepada internal Golkar," ujar Bahlil dilansir dari Kompas.id.

Hanya saja, dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar diketahui ada sejumlah syarat menjadi ketua umum.

Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun juga aktif di partai. Selain itu, ada juga istilah Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT) dalam tradisi Golkar. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com