Megawati Umumkan Usungan Pilkada tanpa Jakarta, Jabar, Jatim dan Jateng

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan para calon kepala daerah di lebih dari 100 wilayah yang akan diusung di Pilkada Serentak 2024.

Ketua Umum DPP PDIP Prof. Dr. (HC) Megawati Soekarnoputri menyampaikan langsung calon kepala daerah yang dibagi menjadi tiga gelombang serta mencerminkan Indonesia Raya.

“Ibu Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang gelombang pertama,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dikutip Selasa (13/7/2024).

Hasto menyampaikan bahwa pijakan PDIP untuk Indonesia Raya maka yang diumumkan merepresentasikan Tanah Air dari Aceh, Papua, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Kalimantan.

Politisi asal Yogyakarta ini menyebut sudah sekitar 70 persen surat rekomendasi calon kepala daerah yang ditandatangani oleh Megawati.

Pengumuman calon kepala daerah pada Pilkada 2024 ini rencananya akan digelar hingga tanggal 26 Agustus mendatang atau sampai tahap ketiga nanti.

Hasto mengakui masih terdapat beberapa daerah strategis yang tidak akan diumumkan dalam pengumuman gelombang pertama tersebut.

"Beberapa wilayah yang masih didalami itu adalah daerah Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan juga beberapa wilayah provinsi lainnya. Tetapi secara umum, untuk kabupaten/kota, itu sudah siap (diumumkan)," terangnya.

Dia mengungkap alasan mengapa Provinsi yang disebutkan tadi belum dapat diumumkan pada gelombang pertama nanti.

"Karena ada keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya di Riau kami bekerja sama dengan PKB, meskipun pemenang pemilu adalah dari PDI Perjuangan tetapi sebagai calon gubernur yang diusung adalah dari PKB," tuturnya.

"Sehingga kami juga melakukan komunikasi yang sama untuk daerah-daerah lain baik itu dengan Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Perindo, dan juga Partai Hanura. Banyak kerjasama dengan Hanura yang dilakukan di wilayah-wilayah yang merupakan basis PDI Perjuangan," pungkas Hasto.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus memberikan sinyal bahwa pihaknya tidak akan merapat pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

Deddy mengatakan, PDIP akan lebih berfokus pada usaha untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas untuk rakyat.

"Lebih ke bagaimana menghadirkan pemilu yang betul-betul berkualitas. Artinya kalau semakin banyak calon (yang maju Pilkada), ya masyarakat bisa memilih berbagai argumentasi, visi misi, posisi ya dari masing-masing kandidat," ucapnya.

Menurut Deddy, banyaknya pilihan calon gubernur (cagub) yang dapat dipilih oleh masyarakat dapat membuat peradaban politik akan semakin baik.

Selain itu, Deddy menambahkan, dengan tidak bergabungnya PDIP di KIM plus, maka keputusan itu dinilai adil untuk masyarakat.

"Jadi kalau PDI Perjuangan tidak masuk ke dalam suatu koalisi besar yang kemudian tidak ada kompetitornya, saya kira itu juga tidak fair untuk masyarakat," paparnya.

"Meskipun untuk partai politik itu akan sangat berarti dalam artian nggak capek berkeringat lagi gitu ya," imbuh Deddy.

Deddy menganggap, keputusan PDIP untuk tidak bergabung dengan koalisi besar itu juga mengurangi potensi money politics (politik uang) yang luar biasa.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah juga memberi sinyal PDIP tak bergabung dalam KIM Plus untuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Menurut Said, wajar jika partai politik (parpol) menentukan sikapnya dalam kontestasi termasuk membentuk KIM Plus.

"Begitu juga ketika PDIP melakukan sesuatu dengan otonomi dan kedaulatan yang dimiliki oleh PDIP tiba-tiba pihak lain akan marah, kan tidak juga biasa," kata Said.

Said menyebut, PDIP menyiapkan bacagub sendiri untuk diusung di Pilgub Jakarta.

"Insya Allah Jakarta kami punya calon," ujarnya.

Namun, dia tak mengungkapkan apakah cagub tersebut berasal dari PDIP atau tokoh luar partai.

Wait and See

Pengamat politik Adi Prayitno, menilai sebelum menentukan sikap PDIP sedang menunggu dan memperhatikan pergerakan politik yang berlangsung di Jakarta.

"Sepertinya PDIP sedang wait and see bagaimana pergerakan politik di Jakarta," kata Adi.

"Termasuk bagaimana pergerakan partai-partai non KIM (Koalisi Indonesia Maju), khususnya PKS, PKB dan NasDem, apakah mereka merapat ke kubu KIM atau tidak," tambahnya.

Di sisi lain, menurut Adi, PDIP masih menginginkan kadernya yang maju di pemilihan gubernur Jakarta. 

Hal itu, misalnya, ditandai dengan mencuatnya nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sehingga, jelasnya, jika ada satu di antara partai non KIM yang tidak tergoda untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, kemungkinan besar akan diajak membuat poros politik baru untuk Pilkada Jakarta 2024.

"Jika ada salah satu partai non KIM, yaitu PKS, PKB dan NasDem, salah satu dari mereka tidak bergabung dengan KIM, sepertinya PDIP akan melakukan gerakan politik untuk bekerja sama dengan mereka untuk memajukan kader PDIP, entah itu Ahok, atau yang lainnya," jelas Adi.

"Di situ ada PKB, NasDem, dan PKS, kira-kira siapa yang enggak tergoda (gabung) ke KIM. Nah, yang enggak tergoda itu kemungkinan yang akan diajak kerja sama dengan PDIP," imbuh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu.

Diketahui, menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, pemungutan suara dijadwalkan pada 27 November 2024. 

Sebelum mencapai hari pemungutan suara, terdapat beberapa tahapan penting yang harus dilalui, baik dalam persiapan maupun penyelenggaraan pemilihan. 

Berikut adalah rincian tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024:

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024

2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024

3. Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024

4. Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Sabtu, 21 September 2024

5. Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024

6. Pelaksanaan Kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024

7. Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024

8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024