KPK Soroti Rendahnya Indikator Pencegahan Korupsi Takalar

TRIBUN-TAKALAR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti rendahnya indeks pencegahan korupsi dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

Dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP), yang merupakan indikator pencegahan korupsi, tahun 2023, Takalar menempati posisi ke-21 dari 25 daerah se-Sulawesi Selatan dan peringkat 466 secara Nasional.

"Dari 25 daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, bapak ibu menempati peringkat 21, nomor 4 paling bawah. Bapak ibu peringkat 466 nasional, papan bawah banget," kata anggota Tim Kordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Eva, Senin (12/8/2024).

"Kalau data ini ditaruh secara nasional, bapak ibu ini kelasnya paling bawah. Jangan harap selevel dengan Kabupaten Bandung dan Provinsi Bali," lanjutnya.

Adapun dalam MCP, ada beberapa indikator yang nilainya di bawah 80 persen, yaitu: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD 77 % ; (2) Pengadaan Barang dan Jasa 13 % ; (3) Perizinan 69 % ; (4) Pengawasan APIP 37 % ; (5) Manajemen ASN 58 % ; (6) Optimalisasi Pendapatan Daerah 67 % ; dan (7) Pengelolaan Barang Milik Daerah 56 % .

"Ini menunjukkan kualitas kita. Kenapa, misalnya Makassar dan Barru, lebih tinggi nilainya? Artinya, ini kualitas birokrasi. Padahal ini kabupaten lama," kata Eva.

Tim Kordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK juga memaparkan Survei Penilaian Integritas atau SPI.

Capaian SPI Kabupaten Takalar tahun 2023 mendapat status "rentan". Dalam rinciannya, yaitu:

1. Integritas Instansi (umumnya resiko sangat tinggi)
2. Pengeluaran Anggaran (dianggap memiliki resiko sedang rendah)
3. Pengelolaan PBB (rata-rata resiko sedang)
4. Sosialisasi antikorupsi (dinilai kurang)

"Pengukuran ini menunjukkan level kita di mana, di rentan. Artinya orang mempertanyakan integritas kita," kata Eva.

Penjabat Bupati Takalar Setiawan Aswad mengatakan sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan berharap terus mendapat bimbingan dan arahan dari KPK.

"Kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya pencegahan sehingga terhindar dari praktek-praktek melawan hukum, apalagi sekarang sudah ada Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang menjadi indikator pencegahan korupsi," katanya. 

"Kami juga berharap kepada Tim Korsupgah untuk menyampaikan kepada kami manakala ada kesalahan dalam aksi yang kami lakukan dan bagaimana cara memperbaikinya," tambahnya.

Kedatangan Tim Kordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK dalam rangka Rapat Kordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2024. Kegiatan itu berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Senin (12/8/2024) pagi.(*)