KIM Buka Pintu untuk Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan Terancam

KIM tidak menampik bahwa Pilkada merupakan kontestasi tokoh.

Ridwan Kamil yang mulanya diberikan surat tugas untuk dua daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta, saat ini keputusannya untuk bertarung di Jakarta.

Itu berdasarkan keputusan para pimpinan partai politik KIM di antaranya Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat

Sehingga posisi calon gubernur di Jawa Barat diberikan untuk kader Gerindra Dedi Mulyadi.

“Jadi bukan barter tetapi distribusi posisi kita dari Kolisi Indonesia Maju setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi,” urainya.

Menurut Idrus, dalam dunia politik praktis koalisi partai politik menginginkan kemenangan dan diperlukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat.

Lebih lanjut, Idris menuturkan di dalam sistem presidensial dukungan penuh dari partai poltik sangat menentukan kesuksesan program-progrwm pemerintah.

Tanpa dukungan partai, maka pemerintah akan sulit mendapat persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

“Jadi regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu coba kalau tidak misalkan di DPR, dukungannya tidak mayoritas, bayangkan membahas APBN, apabila misalkan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR maka yang berlaku adalah APBN yang lalu,” tukasnya.

Dia mengatakan kendala APBN bisa membuat program-program kemungkinan tidak akan jalan sehingga untuk kepentingan politik praktis mau tidak mau dukungan harus lebih besar termasuk untuk pilkada di daerah.

Kaesang Tidak Dititipkan

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep salah satu nama yang dijagokan Koalisi Indoensia Maju di Pilkada 2024.

Munculnya nama Kaesang dalam bursa pemilihan kepala daerah tidak lepas dari peran Presiden Joko Widodo.

Jokowi disebut-sebut menitipkan anak bungusnya itu kepada elite parpol di KIM.

Namun rumor tersebut dibantah oleh Idrus Marham bahwa Presiden Jokowi tidak pernah memberikan instruksi apapun.