Alasan Anggaran Pisang Cavendish Rp 74 Miliar Kena Refocusing

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggaran Pisang Cavendish dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel terpangkas.

Refocusing anggaran Pisang Cavendish senilai Rp 74 Miliar dialihkan untuk kebutuhan lain.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulsel Imran Jausi membeberkan alasan refocusing anggaran tersebut.

Selama ini, anggaran budidaya Pisang Cavendish ternyata belum pernah digunakan.

Pemprov Sulsel masih terhambat pada pembibitan Pisang Cavendish bersertifikat.

"Itu kan Cavendish, setiap pembelanjaan bibit termasuk pisang arus bersertifikat,artinya varietas itu dilepas oleh pemilik varietas," jelas Imran Jausi pada Senin (5/8/2024).

"Kita di Pemprov kebetulan kan varietas itu belum dilepas oleh pemilik varietas makanya kita tidak gunakan itu APBD," lanjutnya.

Pemprov Sulsel tidak bisa melangkah ke budidaya Pisang Cavendish sebab tidak adanya bibit bersertifikat.

Anggaran Rp 74 Miliar dalam APBD 2024 selama ini belum tersentuh.

Alhasil kebijakan refocusing menyasar anggaran Pisang Cavendish.

"Anggaran itu tidak dipakai, makanya dialihkan ke program yang lain," kata Kepala Dinas TPH-Bun.

Terkait Pisang Cavendish yang tertanam saat ini, Imran menyebut bibit tersebut berasal usaha pribadi masyarakat maupun bantuan CSR.

Pemprov Sulsel hanya mengambil peran dalam melakukan pendampingan dalam proses budidaya.

"Tetap kita melakukan pendampingan masyarakat yang beli langsung bibit itu dari penangkar. Masyarakat kan boleh beli langsung, kalau pemerintah harus dipastikan bersertifikat," kata Imran Jausi.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel Salehuddin juga memastikan anggaran budidaya pisang cavendish bakal kena refocusing.

Senada dengan Imran Jausi, Salehuddin menyebut alasannya karena anggaran budidaya tidak pernah digunakan.

"Ada anggarannya tapi tidak pernah digunakan. Kami refocusing karena tidak pernah digunakan," kata Salehuddin.

Saat ini, Pemprov Sulsel pun sedang menggodok besaran refocusing anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pasalnya masih ada utang 2023 yang harus segera dibayarkan Pemprov Sulsel. (*)