Mayor Alfredo Alves Pemimpin Pemberontak Timor Leste Dianggap Pahlawan, Tak Gentar Hadapi Australia

Mayor Alfredo sempat menjadi buronan pemerintah sejak tahun 2006.

Ia dituduh sebagai dalang kerusuhan krisis di Timor Leste yang menewaskan puluhan orang dan mengancam stabilitas negara yang baru merdeka pada tahun 2002.

Namun, apa sebenarnya motif dan tujuan Mayor Alfredo dalam melakukan pemberontakan?

Mayor Alfredo lahir di Dili pada tahun 1967 dan bergabung dengan gerakan perlawanan terhadap pendudukan Indonesia di Timor Timur pada tahun 1986.

Ia menjadi anggota Falintil, sayap bersenjata Fretilin, partai politik yang memimpin perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

Setelah referendum kemerdekaan pada tahun 1999, ia masuk ke angkatan bersenjata Timor Leste (FDTL) dan mendapat pangkat mayor.

Pada tahun 2006, konflik internal meletus di antara anggota FDTL yang berasal dari bagian barat dan timur negara itu.

Mayor Alfredo, yang berasal dari bagian barat, memimpin sekelompok tentara yang mengeluhkan diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari komando militer yang didominasi oleh orang-orang timur.

Mereka menuntut agar Presiden Xanana Gusmao dan Perdana Menteri Mari Alkatiri mengundurkan diri.

Konflik ini memicu kekerasan antara kelompok-kelompok bersenjata yang pro dan kontra pemerintah, serta antara warga sipil yang terbagi berdasarkan afiliasi regional.

Ribuan orang mengungsi akibat bentrokan yang menewaskan lebih dari 30 orang dan melukai ratusan lainnya.

PBB dan Australia mengirim pasukan perdamaian untuk membantu mengembalikan ketertiban.

Mayor Alfredo dan pasukannya ditangkap oleh pasukan internasional pada bulan Juli 2006 dan ditahan di penjara Becora di Dili dengan tuduhan pembunuhan, percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata ilegal, dan pemberontakan bersenjata.

Namun, pada bulan Agustus 2006, ia berhasil melarikan diri dari penjara bersama dengan 56 tahanan lainnya dengan bantuan dari simpatisannya di luar.

Ia kemudian bersembunyi di pegunungan dan hutan-hutan di sekitar Dili dan terus menantang otoritas pemerintah.