APBD Bone Sulsel Defisit, Bappeda: Struktur Organisasi Terlalu Gemuk

TRIBUNBONE.COM, BONE - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) defisit.

Ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Bone terlilit hutang, belanja tak optimal, TPP belum terbayarkan hingga pendapatan yang sulit tercapai.

Salah satu faktor utama yang disorot adalah struktur birokrasi yang dinilai terlalu gemuk.

Kepala Bappeda Bone, Ade Fariq Ashar mengatakan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bone jauh melebihi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Akibatnya, anggaran yang terbatas harus dibagi-bagi ke banyak OPD, sehingga program-program pembangunan menjadi tidak optimal.

"Idealnya, jumlah OPD itu hanya 29. Tapi di Bone, kita punya 40 OPD ditambah 27 camat. Ini membuat birokrasi kita menjadi lamban dan kurang efisien," ujar Ade saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Minggu (4/8/2024).

“Jadi kalau gemuk susah gerak. Anggaran sudah kurang, baru harus terbagi lagi di banyak (OPD),” sambungnya.

Untuk mengatasi masalah ini, baik Bappeda maupun DPRD Bone sepakat bahwa perlu dilakukan perampingan OPD.

Beberapa OPD yang dinilai bisa digabung antara lain Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Dinas Peternakan atau Dinas Ketahanan Pangan.

Selain itu, Litbang juga bisa digabung dengan Bappeda.

"Perampingan OPD ini bukan hanya sekadar mengurangi jumlah OPD, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," ujar Andi Akhiruddin, ketua Komisi 1 DPRD Bone.

Meskipun perampingan OPD dianggap sebagai solusi yang tepat, namun pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan.

Hal ini karena keputusan untuk merampingkan OPD menyangkut kepentingan politik yang cukup besar.

“Mungkin tidak menyelesaikan tapi bisa mengurangi masalah APBD,” sambungnya.(*)