Wakil Ketua KPK: Banyak Duit Jangan ke Janda Muda

Prof Zudan Kembali menjelaskan bagaimana UU 23 Tahun 2014 ini diimplementasikan.

Terutama dalam lingkup pengawasan internal.

"Desain inspektorat sempat ada keinginan menaik inspektorat kabupaten isa periksa bupati, inspektorat provinsi bisa periksa gubernur. Desainnya tidak begitu, setiap satuan pemerintahan miliki inspektorat jadi mata dan telinga kepala daerah sebelum diperiksa BPK atau inspektorat jenderal kementerian," Kata Prof Zudan.

"Jadi salah kalau inspektorat daerah mau periksa Bupati. Jadi setiap satuan pemerintahan, kabupaten punya pengawas internal dan provinsi punya pengawas internal. Sebelum ditanya BPK, dibetulin dulu di internal," katanya.

Peran Inspektorat inilah yang harus diperkuat bersama Satpol PP dan Kesbangpol.

Johanis Tanak pun menjelaskan tugasnya kini menjalankan instruksi presiden.

"Tugas kami untuk melakukan aspek pencegahan dan penindakan dan ini sekarang kita sedang melakukan upaya melalui pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus melaksanakan stranas pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh presiden Joko Widodo sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi," jelas Johanis. (*)