Tangki Modifikasi Diduga Pemicu Solar Langka di Parepare, Pemkot Buka Suara

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -- Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menanggapi kelangkaan solar terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Salah satu faktor penyebab solar langka di Parepare adalah banyaknya truk yang memiliki tangki modifikasi.

"Kemarin kami rapat dengan Pertamina soal itu (kelangkaan solar). Itu membahas juga banyak permainan yang dilakukan oknum memiliki kendaraan yang tangkinya tidak sesuai dangan standar atau tangki modifikasi," kata Kepala bagian (Kabag) Ekonomi Pemkot Parepare, Rudi, Jumat (12/7/2024).

Rudi mengungkapkan, tangki modifikasi tersebut bisa menampung lebih banyak BBM jenis solar sehingga melebihi batas yang telah ditentukan Pertamina.

"Standar pengisiannya kan 80 liter full, kalau tangki modifikasi dijadikan 200 liter full. Nah ini salah satu membuat BMM langka di beberapa SPBU Parepare," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkot Parepare, Pertamina dan polisi akan segera melakukan razia tangki modifikasi.

Itu dilakukan untuk memastikan tidak ada modus-modus permainan yang dilakukan oknum tertentu untuk menimbun BBM bersubsidi. 

“Kami akan melakukan sidak yang di dampingi oleh PT Pertamina serta Aparat Penegak Hukum (APH). Semoga bisa pekan ini, kita koordinasikan dengan pihak Pertamina,” ucapnya.

Terpisah, Senior Supervisor Comrel Pertamina Regional Sulawesi Romi Bachtiar mengutarakan, selama ini pihaknya sering mendapat laporan adanya oknum yang memakai banyak barcode untuk bisa mengambil BBM subsidi dalam jumlah yang banyak.

"Iya, betul ini banyak terjadi di lapangan. Tapi kita perkuat untuk pengecekan. Jika tidak sesuai standar tidak akan dilayani," tegasnya. 

Dia menjelaskan modus modifikasi tangki dan memakai barcode dalam jumlah yang banyak tersebut terjadi bukan hanya di Parepare, tetapi terjadi dan dilaporkan ada di hampir seluruh wilayah.

Menurut Romi, pengisian jeriken juga seringkali menjadi sorotan warga karena diduga menjadi modus juga.

Namun pihaknya memastikan sudah sangat ketat dalam melakukan pengawasan bagi pihak yang membawa jeriken. 

"Pakai jeriken biasanya jadi barang fitnah juga. Cuman biasanya pasti bawa surat rekomendasi mereka yang beli dari Dinas Pertanian atau Perikanan. Soalnya kalo kami cek ke tim retail ada surat rekomendasinya, cuman masyarakat belum paham," jelasnya. 

Dia pun berharap agar APH bisa turun untuk melakukan penindakan. Demi memastikan tidak ada tindakan curang dilakukan oknum tertentu untuk meraup untung. 

"Penindakan ranahnya di APH. Cocok kalau APH untuk turun melakukan penindakan," tandasnya.(*)