Rapat Paripurna DPRD Takalar Molor 2 Jam, 12 Anggota Dewan Termasuk Ketua Tidak Hadir

TRIBUN-TAKALAR.COM - Meski memberi kritik dalam pengelolaan PAD, enam Fraksi DPRD Takalar menyatakan menerima Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dibahas bersama Penjabat Bupati Takalar Setiawan Aswad.

Enam fraksi itu adalah Fraksi Bintang Kesatuan Persatuan, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Takalar Hebat.

"Apakah rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 dapat disetujui menjadi perda?" tanya Suarni, Wakil Ketua, kepada peserta.

"Setuju!" jawab bersama-sama Anggota DPRD Takalar.

Rapat itu dihadiri 18 anggota DPRD dari 30 anggota.

Sebanyak 12 anggota tidak hadir. Termasuk Ketua DPRD Takalar Darwis Sijaya.

"Oh saya lagi mengikuti bimtek dan sekolah kepemimpinan di Jakarta," kata Dariwis Sijaya saat ditanya melalui WhatsApp soal alasan ketidakhadirannya.

Rapat penting yang membahas pendapatan dan belanja daerah ini terlambat dimulai.

Dijadwalkan, rapat dimulai Pukul 09.00 pagi tapi molor jadi Jam 11.00 siang.

Penjabat Bupati Takalar juga terlambat datang.

Setiawan mengatakan dia lambat karena dari mengunjungi sekolah-sekolah.

Dalam pandangan akhirnya, enam fraksi memberi perhatian pada tidak maksimalnya target PAD Takalar.

"Pertama, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah. Kedua agar OPD lebih memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah," kata Bahtiar Syam mewakili Fraksi PKB.

"Fraksi Gerindra meminta penjelasan saudara Penjabat Bupati mengenai penyebab rendahnya penerimaan PAD, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah," kata Aswin Madjid mewakili Fraksi Gerindra.

Dalam sambutannya, Setiawan Aswad mengatakan pandangan semua fraksi akan menjadi catatan dan perhatiannya ke depan.