Luhut Pandjaitan: Pembelian BBM Subsidi Dibatasi, Update Harga Pertalite, Solar, Pertamax, Dexlite

TRIBUN-TIMUR.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah akan mulai membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024.

Langkah ini bertujuan untuk menyalurkan BBM subsidi secara lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," kata Luhut dalam video di akun Instagramnya @luhut.pandjaitan yang di-posting, Selasa (9/7/2024).

Luhut mengungkapkan rencana pembatasan BBM subsidi ini dalam konteks membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan lebih besar dari target. Ia menyebut banyak inefisiensi di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembatasan pembelian BBM subsidi diharapkan dapat membantu penghematan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bioetanol diproduksi melalui fermentasi bahan-bahan organik seperti tumbuhan dengan kandungan karbohidrat tinggi. "Kita kan sekarang berencana mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin, supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat," ujar Luhut.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan BBM subsidi hanya digunakan oleh orang yang tidak mampu, bukan oleh orang kaya. "Jangan sampai BBM (subsidi) ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi," katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Baca juga: Kado 79 Tahun Indonesia Merdeka, Pembelian Solar dan Pertalite Dibatasi Mulai 17 Agustus

Pemerintah saat ini sedang memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Erick berharap revisi Perpres tersebut bisa segera diselesaikan, termasuk pembatasan pembelian elpiji subsidi.

"Kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong. Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang. Dan ini yang kita harus benahi, jangan sampai subsidi salah sasaran," paparnya. 

Terkait kesiapan Pertamina, Erick bilang, sebagai BUMN yang menyalurkan energi subsidi, Pertamina tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi saya tunggu saja (Perpres 191 rampung), karena itu kan harus ada kebijakan. Ingat lho bahwa BUMN ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan," kata dia.

Menanggapi hal ini, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah.

Namun, untuk kelas bawah, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial sebagai bentuk dari jaring pengaman.

"Namun untuk pendapatan menengah, sejauh ini belum ada indikasi pemerintah akan melakukan atau memberikan bantuan yang sebenarnya bisa membantu daya beli mereka," tutur dia, kepada Kompas.com, Rabu.

Padahal sejumlah data menunjukan, pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) misalnya, yang semakin menurun, di mana pada Juni lalu berada di level 123,3.

"Ataupun misalnya PMI manufaktur yang mengindikasikan pelaku usaha menahan laju untuk melakukan ekspansi karena permintaan yang tidak setinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya," ujar dia.

Dengan melihat data tersebut, Yusuf meyakini, tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat.

Sebab, dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya.

"Bagi kelas menengah kenaikan ini justru berpotensi menekan daya beli mereka dan berpotensi mendorong mereka untuk melakukan penyesuaian konsumsi," ucap Yusuf.

Harga BBM

Berikut ini update harga BBM nonsubsidi dan subsidi jelang pembatasan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia.

Aceh

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax Rp12.100

Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat

Pertamax Rp13.000

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax Rp12.600

Pertamax Turbo Rp13.500

Dexlite Rp13.800

Pertamina Dex Rp14.400

Jambi

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu

Pertamax Rp13.800

Pertamax Turbo Rp15.100

Dexlite Rp15.250

Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Lampung

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Banten

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.40

Dxlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

DKI Jakarta

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Pertamax Green 95 Rp13.900

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Barat

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.500

Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Tengah

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

DI Yogyakarta

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Timur

Pertamax Rp12.950

Pertamax Turbo Rp14.400

Pertamax Green 95 Rp13.900

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Bali

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp13.200

Pertamax Turbo Rp14.400

Dexlite Rp14.550

Pertamina Dex Rp15.100

Solar Nonsubsidi Rp14.450

Kalimantan Barat

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Tengah

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Timur

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Utara

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Gorontalo

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Tengah

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Selatan

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Barat

Pertamax Rp13.50

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Maluku

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Maluku Utara

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Papua

Pertamax Rp13.500

Pertamax Turbo Rp14.750

Dexlite Rp14.900

Papua Barat

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450

Papua Selatan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Papua Pegunungan

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Papua Tengah

Pertamax Rp13.500

Dexite Rp14.900

Papua Barat Daya

Pertamax Rp13.500

Dexlite Rp14.900

Pertamina Dex Rp15.450.(*)