54 Anggota DPRD Sulsel Bolos Rapat Paripurna, Intip Gajinya Per Bulan

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 54 dari 85 anggota DPRD Sulsel bolos rapat paripurna Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di ruang paripurna lantai tiga, DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (10/7/2024) siang.

Tercatat hanya 31 anggota DPRD Sulsel hadir.

Meski kehadiran anggota dewan tidak mencapai 2/3 dari total anggota, DPRD Sulsel tetap melanjutkan paripurna dan mengesahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sulsel tahun 2023.

Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin dan dihadiri Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakhrulloh, serta Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.

Tiga Wakil DPRD Sulsel lainnya, Ni'matullah, Syaharuddin Alrif, Muzayyin Arif tak hadir di rapat paripurna kali ini.
Dari pantauan Tribun-Timur.com, awalnya sidang hanya dihadiri oleh 21 anggota dewan.

Namun, jumlah tersebut bertambah dengan hadirnya beberapa wakil rakyat mengisi kursi ruang paripurna.
Hampir semua fraksi hanya diwakili satu hingga tiga anggotanya.

Meskipun jumlah anggota hadir tidak lebih dari 2/3, rapat paripurna DPRD Sulsel tetap mengesahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Sulsel tahun 2023.

Dalam rapat paripurna tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memberikan 12 rekomendasi terkait Pertanggungjawaban APBD 2023.

Di kesempatan itu, Wakil Ketua Banggar DPRD Sulsel, Mizar Roem membacakan 12 poin rekomendasi terhadap Pemprov Sulsel.

Menurutnya, Banggar DPRD Sulsel telah melaksanakan rapat kerja pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

Baca juga: 54 Anggota DPRD Sulsel Bolos Rapat Paripurna Ranperda APBD 2023

Rapat Kerja itu melibatkan tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) dan pimpinan komisi-komisi DPRD Sulsel, Senin, (8/7/2024) lalu.

Agenda rapat tersebut adalah penyelarasan hasil rapat komisi-komisi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

"Dari hasil pembahasan tersebut, Banggar DPRD Sulsel menyampaikan beberapa rekomendasi berupa saran dan pendapat untuk kiranya menjadi perhatian ke depan," ujar Mizar Roem.

Lantas berapa gaji Anggota DPRD Sulsel per bulan?

Gaji dan tunjangan anggota DPRD Sulsel diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017.
PP tersebut mengatur tentang keuangan DPRD tiap daerah.

Sesuai data yang diperoleh Tribun, Kamis (24/8/2017), gaji pokok atau representasi legislator Sulsel senilai Rp 2.250.000 juta atau setara dengan gaji pokok gubernur.

Sementara representasi wakil ketua itu sebesar 80 persen dari uang representasi ketua.

Sedangkan untuk representasi anggota sebesar 75 persen dari uang representasi ketua.

Sedangkan untuk tunjangan keluarga besarannya sama dengan tunjangan keluarga PNS, yaitu senilai Rp 289.680.

Untuk tunjangan jabatan Rp 3.262.500 juta atau 145 persen dikali representasi anggota dewan.

Para anggota dewan juga mendapatkan tunjangan beras senilai Rp 289.680.

Tunjangan ini besarannya sama dengan tunjangan pegawai negeri sipil.

Sedangkan uang paket Rp 225.000 atau 10 persen dari uang representasi 85 anggota DPRD Sulsel.

Dalam data tersebut, tunjangan untuk alat kelengkapan dan kelengkapan lainnya bagi para anggota DPRD Sulsel senilai Rp 130.500 ribu atau sesuai SK.

Untuk tunjangan perumahan senilai Rp 20 juta itu masih menunggu peraturan gubernur (pergub).

Sementara belanja tunjangan transportasi Rp 15 juta akan diatur di pergub.

Tidak sampai disitu, dewan juga punya hak atas tunjangan belanja reses senilai Rp 15 juta setiap melaksanakan reses atau lima kali dana representasi ketua.

Dewan juga memiliki belanja tunjangan komunikasi intensif senilai Rp 15 juta atau lima kali representasi ketua.

Kalau ditotalkan, maka gaji dan tunjangan Rp 56.447.360 juta perbulan.

Sementara untuk bulan Januari, Mei dan September, anggota DPRD Sulsel akan menerima gaji dan tunjangan Rp 71.447.360 juta. (*)