Ekonom Sebut Prabowo Presiden RI Paling Sial Gegara Jokowi, Utang Negara Jatuh Tempo di 2025

"Kalau pendapatannya tetap atau turun, justru jadinya defisitnya akan besar.

Pembiayaan lewat mana? Ditutup lagi bisa jadi lewat utang baru lagi.

Ini rasanya jadi kayak kita enggak bisa lepas dari utang," ujar Eisha.

Oleh karena itu, ia menekankan agar Pemerintahan Prabowo bisa waspada dan hati-hati untuk ke depannya.

"Jadi memang perlu kewaspadaan, kehati-hatian, bagaimana ke depan dengan program-program yang banyak dengan (utang) jatuh tempo di 2024, 2025, dan tahun-tahun berikutnya.

Ini akan memberikan dampak terhadap keseimbangan fiskal kita," pungkas Eisha.

Tantangan Menkeu era Prabowo

Sosok Menteri Keuangan atau Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran masih belum terungkap.

Namun Menkeu kabinet Prabowo-Gibran akan menghadapi sejumlah tantangan dengan gambaran APBN pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan berhadapan dengan beban utang dan defisit anggaran.

Gambaran APBN pertama yang akan menjadi tantangan bagi Menkeu kabinet Prabowo-Gibran ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disiapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam KEM-PPKF, APBN 2025 disiapkan dengan defisit mencapai kisaran 2,45 hingga 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka ini lebih besar dari defisit anggaran tahun ini yang dipatok di level 2,29 persen terhadap PDB.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pelebaran defisit itu salah satunya disebabkan oleh beban utang pemerintah yang kian meningkat.

Berdasarkan data dokumen KEM-PPKF 2025, pembayaran beban utang pemerintah tercatat kian meningkat. 

Pada 2024, pembayaran bunga utang ditargetkan mencapai Rp 497,3 triliun atau setara 2,18 persen terhadap PDB.