Sulsel Jadi Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak Usai Dipimpin 4 Gubernur dalam 1 Periode

TRIBUN-TIMUR.COM - Sulsel (Sulawesi Selatan) kini menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Sulawesi.

Jumlah penduduk miskin di provinsi yang memiliki 24 kabupaten/kota ini 736.480 orang atau 7,7 persen dari total penduduk pada tahun 2024 (9.463.385 jiwa).

Jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalahkan 5 provinsi lainnya di Sulawesi.

Penduduk miskin di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebanyak 379.760 orang, kemudian Sulawesi Tenggara (Sultra) sebanyak 319.710 orang, Sulawesi Utara (Sulut) 186.850 orang, Gorontalo sebanyak 177.990 orang, dan Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 162.190 orang.

Demikian data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, Selasa (2/7/2024).

Namun, Kepala BPS Sulsel, Aryanto mengatakan, "Jadi kalau mau lihat data penduduk miskin, jangan lihat jumlahnya tapi lihat persentasenya. Memang Sulsel terbanyak jumlah penduduk miskinnya, karena juga terbanyak jumlah penduduknya."

Secara persentase Sulsel menempati urutan kedua terendah di Sulawesi.

Di bawal Sulsel, ada Sulut (7,25 persen).

Sementara persentase penduduk miskin paling besar di Sulawesi adalah Gorontalo sebesar 14,57 persen, disusul Sulteng 11,77 persen, serta Sultra dan Sulbar yang sama-sama 11,21 persen.

Banyaknya jumlah penduduk miskin di Sulsel sepertinya harus menjadi PR bagi para bakal calon gubernur.

Baca juga: Jokowi Mau Datang Bagi-bagi Bantuan, Sulsel Kini Jadi Provinsi Penduduk Miskin Terbanyak

Warga Sulsel akan memilih gubernur dan wakil gubernur melalui Pilkada serentak pada November 2024.

Dalam 1 periode, sejak 2018 hingga 2023, lalu berlanjut ke 2024, Sulsel sudah dipimpin 4 gubernur.

Mulai Nurdin Abdullah, lalu digantikan Andi Sudirman Sulaiman, lalu digantikan Bahtiar Baharuddin sebagai penjabat, dan kini Sulsel dipimpin Zudan Arif Fakrulloh sebagai penjabat.

Banyaknya penduduk miskin, dijelaskan Aryanto, karena pengukuran kemiskinan ini menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. 

Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.