KPU Makassar Baru Pakai 15 Persen Anggaran Pilkada dari NPHD

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) baru merealisasikan 15 dari 40 persen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NPHG diterima dari Pemerintah Kota Makassar.

Demikian Ketua KPU Makassar, Muhammad Yasir Arafat saat ditemui di Warkop Sija, Jalan Toddopuli, Kota Makassar, Sabtu (29/6/2024).

Diketahui, KPU Makassar mendapatkan sebanyak Rp64 Miliar anggaran dari Pemkot Makassar melalui NPHD.

Namun penerimaan dari NPHD tersebut dilakukan secara bertahap.

Yakni 40 persen pada akhir 2023 dan sisanya 60 persen di Juli 2024.

Yasir mengatakan, 40 persen anggaran dari Pemkot Makassar telah diberikan dan baru direalisasikan sebanyak 15 persen.

"40 persen yang diberikan Pemkot Makassar tidak menjadi kendala karena tahapan yang kita lalui baru menyerap sekitar 15 persen," katanya.

Yasir menambahkan bahwa KPU Makassar belum sepenuhnya mendesak untuk menggunakan sisa 60 persen anggaran tersisa.

Baca juga: 8 Surat Tugas PPP untuk Pilkada Sulsel 2024, Danny Pomanto dan Istri Kandidat Kuat

Namun, mereka berkomitmen untuk mencairkan sisa NPHD tersebut sebelum 9 Juli mendatang sesuai arahan Kemendagri.

"Belum mendesak, tetapi arahan dari Kemendagri adalah menurunkan 60 persen sisanya paling lambat 9 Juli agar memberikan kami kelonggaran dalam menyusun tahapan selanjutnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Yasir menyebut  KPU Makassar telah berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk mencairkan sisa NPHD tersebut.

"Hari Senin kami akan mengajukan permintaan, dan dari pihak Kesbangpol kota sebagai leading sektor Pilkada ini, mereka siap mencairkan 60 persen sisanya," jelasnya.

Tahapan Pilkada 2024

Persiapan