Bastian Lubis: Pemprov Sulsel Kencangkan Ikat Pinggang Hadapi Pilgub dan Utang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) kini menghadapi dua tanggung jawab besar.

Pasalnya, anggaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) harus segera cair.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah ultimatum anggaran Pilgub paling lambat dicairkan 10 Juli 2024. 

Sesuai aturan, Pemprov harus menyediakan anggaran Pilgub 60 persen di APBD 2024.

Besarannya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp 235 miliar yang harus dicairkan Pemprov Sulsel.

Sementara untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel sebesar Rp 104 miliar.

Di sisi lain, kewajiban membayar utang juga menumpuk saat ini.

Utang sebesar Rp 300 miliar dari 2023 lalu harus segera diselesaikan Pemprov Sulsel.

Pengamat Pemerintahan Bastian Lubis melihat Pemprov Sulsel harus mengencangkan ikat pinggang.

Anggaran ratusan miliar harus segera dicairkan menuntaskan kewajiban.

Akibatnya proyek pembangunan harus terpangkas.

Baca juga: Tito Karnavian Sebut Biaya Tak Terduga Bisa Dipakai Pilkada,Pengamat Bastian Lubis Soroti Kemendagri

"Akhirnya pemerintah daerah harus mengurangi proyek tidak skala prioritas. Gaji dan tunjangan kan tidak bisa dipotong jadi proyek apa yang tidak masuk prioritas.

Ini nanti ada kegiatan yang dipangkas," kata Bastian Lubis pada Jumat (28/6/2024).

Lebih jauh, hal ini akan berdampak pada pembangunan daerah.

Sebab proyek-proyek harus terpangkas yang tidak masuk skala prioritas.