Seminar Hilirisasi Pangan ISEI-BI: Kembangkan Hulu Demi Sukses Hilirisasi

Prof. Bustanul Arifin, membahas Upaya Peningkatan Hilirisasi Pangan di Indonesia fokus pada Laju inflasi beras, Roadmap Hilirisasi Produk Perkebunan, Perlu investasi besar. Pendalaman Hilirisasi Sulsel, Kopi dan Kelapa Sawit. Hilirisasi dan pembangunan reputasi produk unggulan. 

Dr. Nimmi Zulbainarni, membahas terkait Upaya Peningkatan Hilirisasi Pangan/Maritim di Indonesia, fokus terkait Tantangan dan Peluang Hilirisasi Pangan di Indonesia, fokus pada potensi perikanan tangkap, kendala dan solusi. 

Dr. La Tunreng, sekaligus Pelaku Usaha, fokus pada tantangan hilirisasi pangan di Indonesia seperti infrastruktur, akses teknologi, tata kelola, birokrasi, sumber daya manusia, kualitas dan keberlanjutan bahan baku.

Subtema pertama “Hilirisasi Pangan sebagai Daya Ungkit Perekonomian”. dalam mewujudkan hilirisasi pangan diperlukan dukungan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Investasi dalam infrastruktur, teknologi, penelitian, dan pengembangan menjadi kunci dalam mendukung transformasi ini.

Subtema Kedua, “Strategi Pengembangan Hilirisasi Pangan di Indonesia”. menjadi 7 (tujuh) komoditas prioritas dan tahapan implementasinya (pendek, menengah, dan panjang). Adapun 7 (tujuh) komoditas dimaksud terbagi atas hilirisasi pangan, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, crude palm oil (CPO) dan tebu, serta hilirisasi pangan/maritim yaitu perikanan dan rumput laut.

Dokumentasi Peserta FGD

Subtema Kedua, “Tantangan dan Peluang Hilirisasi Pangan di Indonesia”, Mencakup perbaikan faktor produksi, pengaturan dan kelembagaan, serta promosi dan akses pasar (3P) untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program. 

Adapun langkah kebijakan cepat (quick win) di jangka pendek dalam mendorong hilirisasi pangan, khususnya pada empat komoditas utama seperti beras, cabai, bawang, dan ikan, termasuk implementasi model bisnis, operasionalisasi strategi, dan insentif/pembiayaan.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dorongan awal yang signifikan dalam meningkatkan hilirisasi pangan di Indonesia.

Pada sesi ke-2, Sesi FGD dipandu oleh Prof. Bustanul Arifin, dan Ibu Dr. Nimmi Zulbainarni untuk mempertajam rancangan rekomendasi yang akan dimuat dalam buku Kajian Kebijakan Publik 5.0. 

Pada sesi FGD terungkap berbagai fakta empiris berkaitan pembagian kewenangan Pemerintah pusat dan daerah, tata kelola bisnis dan industri di bidang pertanian dan kelautan yang membutuhkan perhatian serius dan mendesak untuk memaksimalkan pencapaian target Hilirisasi Pangan yang akan mendorong kemandirian ekonomi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan. 

Pada FGD tersebut juga berkembang isu mengenai koreksi terhadap UU Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang mempersempit ruang kewenangan daerah.(*)