Lapar Adalah Maut

Lapar Adalah Maut

Oleh: Ibnu Azka

Akademisi, Penulis dan Dai Muda

TRIBUN-TIMUR.COM – ‘LAPAR adalah maut’ merupakan tiga kata yang belakangan sangat populer terdengar di publik. 

Namun istilah itu bukan merujuk kepada film yang baru-baru saja ini menyita jutaan mata penonton, melainkan penulis istilahkan sebagai upaya para oknum yang kerap kali menggunakan kekuasaan untuk mengisi lonceng perutnya yang selalu berbunyi. 

Dalam istilah Michael Johnston ia sebut sebagai perilaku oknum pejabat publik yang menyimpang dari tugas resminya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Korupsi tepatnya, merupakan salah satu tantangan terbesar sedang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Praktik korupsi yang membudaya itu, tidak hanya menggerogoti fondasi moral dan integritas bangsa, tetapi juga berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap angka kemiskinan yang justru masih menjadi salah satu masalah di Negara ini.

Korupsi dan Pengalihan Dana Publik 

Salah satu dampak paling nyata dari perilaku korupsi adalah praktik pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

Ketika pejabat publik menyalahgunakan anggaran negara untuk keuntungan pribadi, maka dana yang seharusnya dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pendidikan,

kesehatan bahkan bantuan sosial bencana menjadi hilang. 

Misalnya saja, dana yang dialokasikan untuk pembangunan jalan atau jembatan di daerah terpencil kerap kali diselewengkan sehingga proyek tersebut tidak pernah terealisasi atau bahkan kualitasnya sangat buruk. 

Akibatnya, akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi menjadi terbatas.

Tidak hanya itu, korupsi juga acap kali menciptakan ketidakadilan dalam proses pendistribusian sumber daya. Pejabat yang korup cenderung memprioritaskan kelompok atau individu yang mampu dan mau memberikan suap atau imbalan lainnya.