Netralitas ASN Jadi Ancaman di Pilkada

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Politik  uang dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi masalah serius di Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Hal ini terbukti dari sejumlah kasus penanganan terkait netralitas ASN dan politik uang yang telah ditangani Bawaslu Sulsel.

Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengungkapkan, masalah politik uang dan netralitas ASN masih tinggi di Sulsel.

“Ada kemungkinan calon petahana atau mantan petahana yang akan maju, dan itu pasti memiliki efek," tambah Saiful Jihad.

Dalam menghadapi hal tersebut, Bawaslu Sulsel terus melakukan sosialisasi dan mengingatkan pentingnya netralitas kepada seluruh elemen masyarakat.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk mengatasi tantangan terkait netralitas ASN dan perangkat desa yang sering dimanfaatkan dalam politik praktis.

"Tantangan terkait netralitas ASN atau pihak kepala desa (Kades) dan perangkat desa yang dimanfaatkan masih menjadi fokus kami," katanya.

Hampir semua daerah di 24 kabupaten/kota berpotensi terjadi pelanggaran pilkada.Kata Saiful Jihad, hal ini menjadi salah satu fokus Bawaslu. 

Baca juga: Biaya Pilgub Sulsel Cair Bulan Depan

Sebab, masalah ini bisa muncul di mana saja.

Bawaslu Sulsel juga mengamati kemungkinan calon petahana yang kembali maju berpotensi menggunakan perangkat desa.

"Karena mereka masih memiliki jejaring, perangkat yang mereka pasang ini masih bisa digerakkan. Nah itu yang menjadi atensi kita," tutur Saiful Jihad.\

Dengan terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan, Bawaslu Sulsel berharap Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari politik uang serta intervensi pihak-pihak yang tidak netral.

Terpisah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli mengakui potensi praktik money politics (politik uang) dan pelanggaran netralitas ASN menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulsel.

Hal ini didasarkan pada temuan pelanggaran selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu.

Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyatakan bahwa meskipun Sulsel pada Pemilu lalu masuk daerah rawan rendah.