Pro Kontra Bansos untuk Korban Judi Online

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah melalui Menko PMK, Muhadjir Effendy berencana akan memasukkan korban judi online dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial.

Wacana ini pun menuai pro dan kontra di masyarakat.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menyebut pihaknya memahami niat baik Kemenko PMK untuk memberi perlindungan sosial kepada warga yang jatuh dalam kemiskinan akibat judi online.

Namun, kata dia, kebijakan itu nantinya juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting.

Yang pertama, kebijakan itu harus memastikan para korban judi online tidak ketergantungan terhadap negara.

“Kami harus memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak membuat para penerima menjadi bergantung secara permanen kepada bantuan pemerintah,” katanya, Selasa (18/6/2024).

“Program bantuan sosial seharusnya bersifat sementara dan bertujuan untuk memulihkan kemandirian ekonomi masyarakat.”

“Oleh karena itu, perlu ada program pembinaan dan pemberdayaan yang menyertai bantuan tersebut,” kata Kahfi menambahkan.

Selain itu, kata dia, pemberian bansos juga tidak akan serta merta menghentikan kebiasaan dalam berjudi online.

Dia bilang, hal yang diperlukan justru pendekatan pencegahan dan rehabilitasi.

“Memberikan bantuan sosial tidak serta-merta menghentikan kebiasaan berjudi. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi bagi para korban judi online.”

Baca juga: Ketika Korban Judi Online Dapat Bansos

“Kami perlu memastikan adanya program-program yang komprehensif untuk mengatasi akar masalah judi online," ujarnya.

Selain memberikan bansos, ia menyampaikan pemerintah harus terus memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik judi online.

Dia menuturkan langkah-langkah penutupan situs judi online dan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online harus diintensifkan.

“Secara keseluruhan, kami mendukung setiap inisiatif yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi,” katanya.

Majelis Ulama Indonesia mengingatkan pemerintah soal bantuan sosial yang diwacanakan bakal diberikan kepada keluarga korban judi online.

Menurutnya, bansos sebaiknya diberikan kepada keluarga miskin.

“Intinya perlu ada komitmen bersama perang terhadap tindakan perjudian,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh.

Asrorun Niam lebih lanjut mengingatkan bansos tak perlu disangkutpautkan dengan korban judi online.

“Bansos itu untuk kepentingan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat memenuhi hak dasarnya, tidak usah dikait-kaitkan dengan perjudian. Soal perjudian harus sama pemberantasan tindak pidana perjudian," ucap Niam.

Baca juga: Mahasiswa hingga Emak-emak Main Judi Online, 3 Bulan Transaksi Tembus Rp 100 Triliun

Oleh sebab itu, MUI mengingatkan bansos pada dasarnya untuk keluarga miskin yang berusaha dan bekerja.

“Kalau fiskal negara memadai, semua dapat insentif dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Jika uang untuk bansos terbatas, ya harus ada skala prioritas,” katanya.

“Prioritasnya adalah orang miskin yang mau bangkit berjuang dari kemiskinan, yang mau berusaha, yang gigih bekerja, bukan yang penjudi, harus ada mekanisme punishment serta disinsentif,” katanya.

Tidak Masuk Anggaran

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemberian Bansos untuk korban judi online tidak ada dalam anggaran tahun ini.

Hal itu disampaikan Airlangga merespon isu yang menyebutkan korban judi online akan mendapatkan Bansos dari pemerintah.

“Ya pertama terkait dengan judi Online , tidak ada dalam anggaran sekarang,” kata Airlangga.

Oleh karena itu kata Airlangga apabila ada usulan agar korban judi online diberikan Bansos sebaiknya didiskusikan kepada Kementerian terkait.

“Ya kalau koordinasi tentu kalo ada usulan program, silahkan dibahas dengan kementerian teknis,” katanya. (*)