Babak Baru Berebut Rekomendasi Parpol di Pilkada Takalar, Pengamat Sebut Transaksi dan Negosiasi

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Proses berebut rekomendasi partai di Pilkada Takalar, Sulawesi Selatan kini memasuki babak baru.

Setelah hampir semua partai telah membuka pendaftaran, fit and proper test dan survei calon usungan, kini keputusan berada di Dewan Pengurus Pusat.

Pada fase ini, semua kandidat mengandalkan jaringan elite pusat yang mereka kenal.

Ada yang memakai jaringan formal, seperti pengurus DPP partai dan ada banyak juga yang menggunakan jaringan informal, seperti pejabat kepolisian, purnawirawan TNI, anggota DPR, pejabat kementerian, pengurus ormas, dan lain-lainnya.

Hal tersebut disampaikan Dosen Ilmu Politik Unhas, Ali Munarto kepada Tribun-timur.com.

"Proses itu kita sebut dengan upaya-upaya networking untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan partai," katanya, Sabtu (15/6/2024).

"Jadi ada transaksi, negosiasi, tawar menawar antar elite-elite partai dengan para bakal calon," kata dia.

Lanjut, Ali Munarto menjelaskan mengapa hal itu terjadi.

"Praktik itu umum terjadi akibat kuatnya hirarki partai dan rendahnya otonomi partai di tingkat lokal," kata dia.

"Praktik ini membuat proses pengambilan keputusan diserahkan kepada segelintir orang di tingkat pusat. Atau biasa disebut oligarki partai," lanjut Ali.

Tak pelak, proses tawar-menawar dan negosiasi kini sementara berlangsung.

Dalam tawar-menawar itu yang dipertukarkan bukan hanya uang, seperti yang biasa disebut mahar, tetapi juga bisa dalam bentuk kebijakan, akses, izin usaha, dan sebagainya.

"Bukan rahasia lagi bahwa dalam proses kandidasi ini ada sejumlah uang yang harus dibayar," kata dia.

Tapi sebetulnya tidak terbatas soal uang, tawar menawar antara calon dengan elit partai bisa juga menyangkut soal kebijakan, IUP pertambangan, konsesi lahan, dan sebagainya," kata Ali.

Tetapi, dalam proses ini ada juga kelebihannya di samping memang ada kekurangannya.