Ingat Arteria Dahlan? Dulu Viral Ancam Mahfud MD hingga Hina Kemenag, Pernah Ditangkap di Makkah

Jauh hari, otoritas Arab Saudi telah menerbitkan aturan yang melarang haji tanpa tasreh atau visa resmi haji.

Akibatnya, pemeriksaan visa dilakukan secara ketat.

Pendatang dengan visa ziarah dan beragam jenisnya, sejak 15 Zulkaidah sampai 15 Zulhijjah dilarang masuk Makkah.

Banyak warga dari berbagai negara yang terkena razia dan dikeluarkan dari Makkah.

Peraturan yang demikian ketat yang terjadi di Arab Saudi dan pengalaman yang dirasakan oleh Arteria Dahlan dan Ashabul Kahfi semoga bisa menjadi pelajaran bersama bagi seluruh warga bangsa.

Pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menerapkan aturan secara lebih ketat terkait penggunaan visa haji dan itu harus dipatuhi.

Diketahui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri rapat dengan Tim Pengawas (Timwas) DPR RI di wilayah Jarwal, Makkah, Rabu (12/6/2024).

Hadir mendampingi Menag, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Faisal, dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.

Hadir juga, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansyah, para pejabat Eselon II Ditjen PHU, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, dan delegasi Amirul Haj.

Sementara dari Timwas DPR, hadir pimpinan DPR Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, serta Wakil Ketua Komisi VIII DPR, yakni Marwan Dasopang, Abdul Wahid, Diah Pitaloka, dan Ace Hasan Syadzily.

Sementara Ketua Timwas DPR Abdullah Muhaimin Iskandar tidak hadir dalam rapat yang berlangsung dari sekitar pukul 10.30 Waktu Arab Saudi (WAS) hingga pukul 15.30 WAS.

Rapat sempat diskors selama 40 menit untuk istirahat, salat Zuhur, dan makan siang.

Rapat membahas sejumlah hal, antara lain: progress persiapan layanan pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, serta evaluasi atas penyelenggaraan ibadah haji pada fase keberangkatan hingga menjelang puncak haji. 

Deretan Kontroversi Arteria Dahlan

Berikut ini deretan kontroversi anggota Komisi III DPR RI (bidang hukum, HAM, dan keamanan) tersebut: