PDIP Jadi Penantang Khofifah di Pilgub Jatim 2024 versi Pengamat, Lawan KIM dan Anak Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM - PDIP sedang menyiapkan kader terbaik untuk melawan Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim).

PDIP klaim punya sejumlah kader potensial untuk diusung di Pilkada Jatim 2024 pada November mendatang.

Partai besutan Megawati ini tampaknya tak ingin berkoalisi dengan Khofifah di Pilkada 2024.

Dibandingkan bergabung dengan poros Khofifah, PDIP dinilai lebih berpeluang membentuk poros baru.

Apalagi, koalisi partai pengusung Khofifah yang kini berpredikat sebagai petahana tersebut dimotori oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Terbentuk pada Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024), KIM merupakan partai pengusung Prabowo-Gibran.

Karenanya, PDIP yang mengusung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 dinilai cukup berpeluang untuk berada sebagai penantang Khofifah.

"Apabila mengacu pada rekam jejak PDI Perjuangan di pilkada sebelumnya dan ditambah dengan konfigurasi koalisi di Pilpres 2024, maka sepertinya PDI Perjuangan akan menjadi bagian dari parpol penantang petahana," kata peneliti dari lembaga survei Indopol Survey dan Consulting, Fauzin, saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (6/6/2024).

Menurut Fauzin, PDIP dalam gelaran Pillkada memiliki jagoan-jagoan yang layak diperhitungkan.

Bukan sekadar memenangkan kontestasi, ajang pilkada juga sebagai bentuk eksistensi partai berlambang kepala banteng ini, sekaligus bentuk penguatan konsolidasi kader akar rumput.

Tak heran, dalam tiga edisi pemilihan gubernur terakhir (Pilgub 2008, 2013, dan 2018), PDIP selalu mengusung kader internal.

"Biasanya target PDI Perjuangan dalam pilkada bukan hanya sekadar mengusung calon," kata Fauzin.

"Mereka lebih dari mencari kemenangan bagi calon yang terpilih sebagai gubernur. Di PDI Perjuangan itu seolah juga ada target membangun soliditas kader lewat momentum pilkada," tandasnya.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, PDIP juga mendapatkan perolehan kursi yang cukup menjanjikan, yakni 21 kursi.

Mereka hanya membutuhkan tambahan 3 kursi untuk bisa mencalonkan pasangan calon secara resmi di KPU.