Curhat Bambang Susantono Setelah Mundur dari Kepala Otorita IKN, Luhut Singgung Aib

Pengunduran diri keduanya mendapat sorotan publik.

Meski mundur dari posisi tersebut, Bambang Susantono disebut-sebut tetap bakal membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terutama dalam menjaring para investor luar negeri.

Kabar ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

"Pak Bambang Susantono akan membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ujar Pratikno.

Diketahui, mundurnya Bambang Susantono dilakukan setelah Dhony Rahajoe lebih dulu mengajukan surat ke Jokowi.

Jokowi pun telah menerima surat pengunduran diri keduanya dan meneken keputusan presiden soal pemberhentian tersebut.

"Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe.

Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono."

"Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian beliau berdua," ujar Pratikno.

Terkait mundurnya dua orang tersebut, Presiden Jokowi lantas menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Plt Wakil Ketua Otorita IKN Raja Juli Antoni guna menjamin percepatan pembangunan IKN.

Profil Bambang Susantono

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 November 1963, Ir Bambang Susantono, MCP, MSCE, Ph.D ternyata punya segudang prestasi.

Khususnya dalam urusan infrastruktur dan transportasi.

Riwayat pendidikannya pun cukup mentereng.

Bambang mendapat gelar pendidikan S1 engineer dari ITB jurusan Sipil, lalu S2 mengenai kota dan pereencanaan regional transport engineering (Universitas California Berkeley, master tata kota dan wilayah (MCP) dan juga gelar MSCE di bidang teknik transportasi).

Bambang lalu melanjutkan ke jenjang doktoral (S3) dan lulus dari Universitas California Berkeley Amerika Serikat mengenai perencanaan infrastruktur.

Selain pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang juga turut membenahi sektor transportasi di Indonesia antara lain jalur rel kereta api ganda, monorail dan busway.

Periode 2004-2010 ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MITI) yang kala itu menekankan pada sistem transportasi yang humanis.

Gagasan tentang transportasi humanis ini, terlihat dari sejumlah gagasan yang dia tuangkan dalam buku Revolusi Transportasi yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama 2014 berjudul revolusi transportasi kemudian disingkat menjadi "revolutrans".

Kala itu, Bambang sudah bekerjasama dengan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, 2012.

Dalam bidang perkerataapian, revolusi Bambang yakni membuat rel ganda Kereta api Jakarta-Surabaya sepanjang 727 kilometer.

Dari revolusi itulah, dia menyebutkan bahwa perubahan dimulai dengan berani membuat terobosan.

Bambang memberi contoh, ketika dia mengusung Railvolition, banyak orang mencibir dan merendahkannya.

Kiprahnya di pemerintahan diawali saat bekerja sebagai pegawai di Departemen Pekerjaan Umum lalu sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.

Ia lalu menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada tahun 2009 dengan tugas membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia.

Pada 2012 Bambang diangkat sebagai Komisaris Utama di PT Garuda Indonesia, tbk.

Pengalaman kerja dan latar belakang akademis yang lengkap dalam bidang infrastruktur dan transportasi.

Bahkan, Bambang Susantono juga pernah menjadi orang nomor dua di Asian Development Bank (ADB) yang bermarkas di Manila Filipina.

Meskipun demikian, Bambang tetap merasa sebagai tenaga kerja Indonesia biasa.

Pengamat: Buntut pembangunan tak realistis

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah buka suara terkait mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Trubus menilai mundurnya Bambang dan Dhony lantaran target pembangunan yang ditentukan oleh pemerintah tidak realistis.

Ditambah, sambungnya, mayoritas pembiayaan pembangunan IKN masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Trubus juga mengungkapkan target yang tidak realistis dari pemerintah juga diikuti sulitnya melakukan pembebasan untuk pembangunan IKN.

“Persoalan pembebasan lahan, ini menjadi prinsip juga karena pembebasan tanah ada kendala sehingga ini menimbulkan pertimbangan yang berat dari Bambang Susantono untuk melaksanakan (pembangunan IKN).”

“Selain itu juga ada persoalan infrastruktur, pendanaannya yang saat ini masih menggunakan APBN dan belum ada investor juga yang masuk sehingga dengan target-target yang selama ini ditetapkan, memang jauh dari harapan dan tidak realistis,” kata Trubus dalam program Sapa Indonesia Malam yang ditayangkan di YouTube Kompas TV, Selasa (4/6/2024).

Trubus juga menduga mundurnya Bambang-Dhony lantaran adanya tekanan dari Kementerian PUPR untuk mengebut pembangunan meski secara aturan, Kepala dan Wakil Otorita IKN memiliki otonomi untuk menargetkan pembangunan.

Ditambah, adanya target lain seperti sudah rampungnya pembangunan di sekitar Istana Kepresidenan di IKN untuk kebutuhan upacara Peringatan 17 Agustus juga menjadi beban lain bagi Bambang dan Dhony.

“Jadi, Bambang Susantono dan Dhony dihadapkan pada pilihan yang logis dan satu-satunya yaitu mengundurkan diri,” jelas Trubus.

Lebih lanjut, Trubus berharap pemerintah agar segera mencari pengganti yang sepadan seperti Bambang dan Dhony.

Hal ini, sambungnya, demi memunculkan kembali kepercayaan investor untuk ikut berinvestasi terhadap pembangunan di IKN.

Namun, Trubus pesimis Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menemukan sosok yang setara dengan Bambang dan Dhony sebagai pengganti Kepala dan Wakil Otorita IKN.

Hal tersebut lantaran masa kepemimpinan Jokowi tinggal empat bulan lagi.

“Ini saya pesimis dengan kondisi yang ada karena kepemimpinan Pak Jokowi tinggal beberapa bulan lagi. Jadi selama ini anggaran yang sudah terpakai Rp 75 triliun tapi yang kita lihat infrastrukturnya masih belum jauh dari harapan, masih apa adanya,” kata Trubus.

Sebelumnya, Mensesneg, Pratikno mengumumkan bahwa Bambang dan Dhony mengundurkan diri sebagai Kepala dan Wakil Otorita IKN pada Senin kemarin.

Pratikno menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony yang disusul surat pengunduran dari Bambang.

“Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono,” kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta

Keputusan pengunduran Bambang dan Dhony, kata Pratikno, pun diterima oleh Jokowi dengan meneken keputusan presiden terkait pemberhentian mereka sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua,” tuturnya.

Pasca mundur, Bambang disebut memiliki tugas baru yang telah diperintahkan oleh Jokowi.

Adapun tugas baru tersebut yaitu membantu langsung Presiden dalam memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.

"Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN," ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, jabatan yang sempat diemban Bambang bakal dijabat oleh Menteri PUPR, Bambang Hadimuljono sebagai Plt.

Sedangkan, jabatan Dhony sementara diemban oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com