Alhamdulillah! Pilwali Makassar tidak Lagi Rawan, Masih Kategori Hijau

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar masih masuk dalam kategori hijau.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Andi Bukti Djufrie saat Peluncuran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/5/2024) malam.

Ia mengatakan, penyelenggaraan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Pilkada itu tingkat kerawanannya tinggi karena Presiden dan Wakil Presiden memiliki calon di pusat, bukan disini," katanya.

Sementara itu, untuk Pilkada, kata Andi Bukti, memiliki calon di daerah masing-masing sehingga kerawanan akan lebih tinggi.

"Kalau Pilkada kita di daerah masing-masing lalu mereka itu berhadap-hadapan," ujarnya.

Adapun kata Andi Bukti, Makassar saat ini masih dalam kategori hijau.

"Kita masih hijau, jadi kita harus pertahankan hal ini sampai Pilkada 27 November mendatang," ujarnya.

Lanjut Andi Bukti, ia seluruh elemen untuk menjaga stabilitas di Kota Makassar agar tetap kondusif.

"Mari kita mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama menjaga kota ini kita cintai sehingga kota ini tetap kondusif pada pilkada nanti," jelasnya.

Kategori Rawan 2020  

Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 lalu.

Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, dan Kota Makassar secara berurutan menjadi daerah yang paling rawan dengan mendapatkan skor dan level IKP paling tinggi.

Dari 15 kabupaten/kota yang memiliki kerawanan tertinggi Kabupaten Manokwari (80,89), Kabupaten Mamuju (80,89); Kota Makassar (78,01); Kabupaten Lombok Tengah (74,94); Kabupaten Kotawaringin Timur (72,48); Kabupaten Sula (71,45);

Kota Sungai Penuh(70,63); Kabupaten Minahasa Utara (70,62); Kabupaten Pasangkayu (70,20); Kota Tomohon (66,89); Kota Ternate (66,25); Kabupaten Serang (66,04); Kabupaten Kendal (65,03); dan Kabupaten Sambas (64,53).

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memaparkan, hasil tersebut diambil dari pengukuran empat dimensi dan 15 sub-dimensi yang mencerminkan kerawanan pilkada. Afif pun meminta agar Bawaslu Kabupaten/Kota yang daerahnya rawan dan memiliki potensi pelanggaran tinggi tidak perlu khawatir.