Tahun 2025 BPJS Kesehatan Hapus Sistem Kelas 1,2, dan 3, Pemkot Siap Benahi Fasilitas RSUD Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kebijakan penghapusan kelas bagi pasien BPJS akan dimulai pada Juni 2025 mendatang. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah meminta seluruh rumah sakit menerapkan kelas rawat inap standar (KRIS) paling lambat 30 Juni 2025.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Mei 2024.

Menanggapi hal tersebut Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, sangat mendukung program tersebut. 

Menurutnya, penghapusan klaster atau kelas BPJS akan membuat pelayanan rumah sakit lebih manusiawi, tidak ada perbedaan dengan semua masyarakat. 

"Manusiawi itu namanya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, karena kesehatan itu tidak ada kasta-kastanya. itu sudah betul harus dijamin orang-per orang, betul sekali itu saya sepakat dan mendukung, dan Makassar selalu siap," ucap Danny Pomanto kepada Tribun Timur, Selasa (14/5/2024). 

Untuk itu, Danny menegaskan akan memperbaiki dan membenahi fasilitas rumah sakit milik Pemkot Makassar, RSUD Makassar alias RS Daya. 

"Saya harus benahi rumah sakit dengan alasan itu. Fasilitasnya dilengkapi," ujarnya. 

Terpisah, Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD Makassar, drg Hasni mengatakan, sekarang ini RSUD Makassar juga dalam proses pembenahan. 

RS Daya melakukan renovasi persiapan penerapan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). 

Katanya, pasien BPJS rawat inap kelas 1, 2, dan 3 tidak lagi berlaku pada 2025.

Kedepan seluruh pasien BPJS akan digabungkan tanpa klaster atau klasifikasi. 

"Tidak ada kelas lagi, makanya kita persiapkan sekarang karena 2025 sudah mulai kita uji coba," pungkasnya. 

Berikut 12 syarat fasilitas KRIS:

1. Komponen bangunan yang digunakan tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi