Indah Rahayuningsih Pompa Semangat Jajaran UPT Wujudkan WBK

TRIBUN-TIMUR.COM - Jelang pelaksanaan evaluasi terhadap 15 UPT lingkup Kanwil Kemenkumham Sulsel yang telah dinyatakan lolos administrasi oleh unit eselon 1 masing-masing.

Kadivmin Kanwil Kemenkumham Sulsel, Indah Rahayuningsih terus memompa semangat para kepala UPT dan tim pembangunan ZI untuk terus menjaga semangat, kekompakan dan kerjasama.

Dalam mewujudkkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di UPT masing–masing.

“Saat ini kalian telah memasuki proses penilaian oleh TPI yang akan dilaksanakan dari tanggal 13–19 Mei. Untuk itu segala sesuatunya sudah harus siap sesuai dengan yang telah dituangkan dalam dokumen LKE,” ujar Indah Rahayuningsih saat memberikan pengarahan pada Kepala UPT via daring, Kamis (9/5/2024) di ruang rapat pimpinan.

Selanjutnya, Indah Rahayuningsih menjelaskan bahwa Kepala UPT dan seluruh jajarannya harus mampu memberikan bukti nyata implementasi pembangunan ZI kepada TPI.

Baik itu melalui pemaparan, video profil dan pelaksanaan pelayanan maupun tugas sehari–hari.

“Jangan sampai saat dilakukan observasi lapangan oleh TPI, apa yang ada pada dokumen LKE tidak dapat ditunjukkan dalam implementasinya dilapangan,” ungkap Indah mengingatkan para Kepala UPT.

Menurut Indah Rahayuningsih, pembangunan ZI harus sudah tertanam dan terimplementasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Implementasi ZI utamanya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Masyarakat dan menghindarkan pegawai dari kegiatan–kegiatan yang terindikasi korupsi dan pungli.

Untuk itu, pimpinan satker harus dapat menjadi role model yang dicontoh oleh seluruh pegawainya.

”Sebagai role model, pimpinan Satker harus mampu menunjukkan integritas yang tinggi dan perilaku yang baik dalam pelaksanaan tuganya,” ungkap Indah.

Terakhir, Indah rahayuningsih berpesan agar seluruh layanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada.

Serta mampu menyiapkan prasarana yang mendukung dalam pemberian pelayanan public yang dimulai dari tempat parkir sampai ruang layanan.

Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan reformasi birokrasi mempunyai peranan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang berkualitas.

Salah satu langkah percepatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan adalah melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah.